Budaya Asal Bapak Senang

Oleh: Farid Wajdi

Di dalam lorong kekuasaan yang senyap, kebenaran sering tidak disangkal, melainkan disesuaikan. Kebenaran dilapisi kata-kata yang lebih halus, dipoles angka-angka yang tampak presisi, lalu disajikan sebagai laporan yang menenteramkan.

Dari situ tumbuh satu kebiasaan yang lama mengendap dalam praktik birokrasi: kecenderungan menyampaikan sesuatu bukan sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana diharapkan atasan. Budaya Asal Bapak Senang (ABS) hadir sebagai pola perilaku yang tampak sederhana, tetapi menyimpan dampak struktural yang dalam.

Jejaknya dapat ditelusuri jauh ke belakang, pada struktur sosial yang menempatkan kekuasaan dalam posisi yang nyaris tak tersentuh. Dalam pola relasi feodal, bawahan tidak hanya dituntut patuh, tetapi juga peka terhadap kehendak penguasa. Informasi yang disampaikan bukan semata fakta, melainkan bentuk loyalitas. Keselamatan lebih terjamin melalui kabar baik daripada kejujuran yang berisiko.

Warisan semacam ini tidak sepenuhnya lenyap ketika sistem pemerintahan modern diperkenalkan. Tradisi tersebut bertransformasi, menyesuaikan diri dengan wajah baru birokrasi, tetapi tetap membawa esensi lama: menjaga kenyamanan atasan.

Pada masa kekuasaan yang terpusat, kebiasaan tersebut menemukan bentuk yang lebih sistematis. Laporan menjadi instrumen untuk menciptakan stabilitas semu. Angka pertumbuhan ditampilkan, capaian program ditonjolkan, sementara kekurangan disimpan rapat. Kebiasaan ini perlahan membentuk mentalitas kolektif.

Aparatur terbiasa memilah informasi, hanya menyampaikan sisi yang aman. Atasan pun terbiasa menerima gambaran yang serba baik. Dalam ruang seperti itu, kejujuran kehilangan tempat, digantikan oleh kehati-hatian yang berlebihan.

Kondisi tersebut tidak berdiri sendiri. Struktur organisasi yang hierarkis memperlebar jarak antara pengambil keputusan dan pelaksana di lapangan. Jarak ini membuka peluang bagi distorsi. Informasi yang bergerak dari bawah ke atas mengalami penyaringan berlapis.

Setiap lapisan menambahkan interpretasi, mengurangi sisi negatif, dan memperkuat narasi positif. Ketika informasi mencapai puncak, bentuknya sering telah berubah jauh dari realitas awal.

Faktor lain yang memperkuat ABS terletak pada sistem penilaian kinerja. Penekanan berlebihan pada hasil formal menciptakan tekanan untuk selalu tampak berhasil. Kegagalan dipandang sebagai cacat, bukan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dalam situasi seperti ini, pelaporan jujur menjadi pilihan yang berisiko. Lebih aman menyajikan capaian yang tampak baik, meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan. Perlahan terbentuk kebiasaan yang mengutamakan citra dibanding substansi.

Ekses ABS

Praktik ABS jarang tampil secara terang-terangan. Pola tersebut bekerja melalui mekanisme halus yang sulit dikenali. Informasi negatif tidak dihapus, melainkan diredam.

Bahasa digunakan untuk mengaburkan kenyataan. Kegagalan disebut sebagai dinamika, keterlambatan dipahami sebagai penyesuaian, dan kekurangan dianggap sebagai tantangan yang sedang diatasi. Angka disusun sedemikian rupa agar tetap berada dalam batas yang dapat diterima. Semua tampak wajar, tetapi perlahan menciptakan gambaran yang tidak utuh.

Dampak dari budaya ini merambat ke berbagai aspek pemerintahan. Distorsi informasi menghasilkan distorsi kebijakan. Keputusan yang diambil tidak lagi berpijak pada realitas, melainkan pada representasi yang telah dimodifikasi. Program dirancang dengan asumsi yang tidak akurat, sehingga berujung pada ketidaktepatan sasaran. Anggaran dapat terserap, tetapi manfaat tidak optimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini menurunkan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.

Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh dimensi kepercayaan. Ketika masyarakat merasakan ketidaksesuaian antara laporan resmi dan pengalaman sehari-hari, muncul keraguan terhadap kredibilitas institusi. Negara tampak berhasil di atas kertas, tetapi tidak hadir secara nyata dalam kehidupan publik. Jurang antara klaim dan realitas semakin melebar, menggerus legitimasi secara perlahan.

Korban dari praktik ini tersebar luas. Pengambil kebijakan kehilangan dasar objektif dalam menentukan langkah. Aparatur yang berpegang pada kejujuran sering berada dalam posisi yang tidak nyaman, bahkan terpinggirkan. Masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya melalui kebijakan yang tidak tepat sasaran. Setiap keputusan yang lahir dari informasi yang terdistorsi membawa konsekuensi yang tidak ringan.

Upaya untuk mengurangi budaya ABS memerlukan perubahan yang menyentuh fondasi. Kepemimpinan menjadi titik awal yang menentukan. Sikap terbuka terhadap laporan yang tidak menyenangkan menciptakan ruang bagi kejujuran untuk tumbuh. Ketika pemimpin menunjukkan kesediaan menerima kritik, aparatur memperoleh keberanian untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Lingkungan kerja pun perlahan berubah dari sekadar menjaga citra menjadi mencari solusi.

Perbaikan sistem penilaian kinerja juga menjadi langkah penting. Integritas proses perlu memperoleh penghargaan yang setara dengan hasil. Aparatur yang menyampaikan fakta secara jujur harus dilindungi dan dihargai. Tanpa perlindungan tersebut, kejujuran akan tetap dipersepsikan sebagai risiko. Transparansi data dapat mempersempit ruang manipulasi, sekaligus membuka peluang bagi publik untuk melakukan pengawasan.

Kekuasaan dan Kebenaran

Penguatan mekanisme pengawasan memperkaya upaya pembenahan. Kehadiran lembaga pengawas yang independen serta partisipasi masyarakat membantu menjaga keseimbangan informasi. Setiap laporan dapat diuji, setiap klaim dapat diperiksa. Lingkungan seperti ini mendorong akuntabilitas dan menekan kecenderungan untuk menyembunyikan fakta.

Budaya meritokrasi menjadi bagian penting dalam membangun sistem yang sehat. Penilaian berbasis kompetensi dan kinerja nyata mengurangi dominasi loyalitas personal. Aparatur didorong untuk bekerja secara profesional, bukan sekadar menyenangkan atasan. Dalam situasi seperti ini, kejujuran memperoleh tempat yang layak karena menjadi bagian dari standar kerja.

Budaya Asal Bapak Senang mencerminkan relasi yang tidak seimbang antara kekuasaan dan kebenaran. Praktik tersebut tumbuh dalam ruang yang tidak memberi tempat bagi kritik, dan melemah ketika dialog dibuka. Perubahan tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada sikap kolektif dalam memandang kejujuran sebagai kebutuhan bersama. Kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang mengalir di dalamnya.

Kejujuran berfungsi sebagai fondasi yang menopang seluruh proses pengambilan keputusan. Tanpa kejujuran, data kehilangan arti, kebijakan kehilangan arah, dan pelayanan publik kehilangan kualitas. Budaya ABS mungkin tampak sebagai kebiasaan kecil dalam keseharian birokrasi, tetapi dampaknya menjalar luas, mengikis efektivitas dan kepercayaan secara perlahan. Pemerintahan yang kuat hanya dapat berdiri di atas realitas yang diakui secara jujur, bukan pada gambaran yang sekadar menyenangkan.

Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.