Di Tengah Kebutuhan Dana Besar, Ke Mana Arah Utang Pemerintah?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terlihat semakin agresif dalam menarik utang melalui penerbitan surat utang negara sepanjang 2026 ini, baik lewat surat utang konvensional maupun syariah.

Langkah pemerintah ini dilakukan di tengah besarnya kebutuhan dana belanja. Seperti diketahui, realisasi Belanja Negara hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun (35,5% dari target APBN). Angka ini tumbuh signifikan sebesar 34,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Melansir data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ( DJPPR), berdasarkan hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) sepanjang 2026 atau hingga 9 Juni 2026, pemerintah tercatat mengambil sekitar Rp401,6 triliun. Angka ini setara sekitar 54,9% dari total penawaran yang masuk sebesar Rp731,45 triliun. Porsi tersebut cukup besar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama atau hingga awal Juni 2025, total penawaran yang masuk dalam lelang SUN mencapai Rp728,59 triliun, sementara jumlah yang dimenangkan pemerintah hanya sebesar Rp282,20 triliun.

Artinya, rasio penawaran yang diambil pemerintah pada tahun lalu hanya sekitar 38,7%. Jika dilihat sepanjang 2025 penuh, rasio serapan SUN hanya sekitar 31,5%.

Ini menunjukkan pemerintah jauh lebih agresif mengambil dana dari pasar melalui lelang surat utang.

Bila dilihat lebih dalam, rasio terbesar pada 2026 terjadi pada lelang 31 Maret 2026. Ketika itu, total penawaran yang masuk di lelang SUN mencapai Rp58,22 triliun, sementara jumlah yang dimenangkan pemerintah sebesar Rp40 triliun. Artinya, rasio serapannya mencapai 68,7%.

Jika melihat trennya, sejak lelang Februari lalu, rasio penawaran yang diambil pemerintah memang mulai sering berada di atas 50%. Tren tersebut berlanjut hingga lelang SUN terakhir pada 9 Juni 2026, ketika pemerintah mengambil Rp26,35 triliun dari total penawaran Rp46,69 triliun, atau setara 56,4%. 

kenaikan porsi SUN yang diambil pemerintah terjadi ketika yield FR yang dimenangkan juga ikut naik.

Yield FR tenor 5 tahun misalnya, naik dari 5,435% pada lelang 6 Januari 2026 menjadi 6,669% pada 26 Mei 2026. Sementara yield FR tenor 10 tahun naik dari 6,079% menjadi 6,699% pada periode yang sama.

Kondisi ini dapat dilihat bahwa pemerintah bukan hanya mengambil utang dalam porsi lebih besar, tetapi juga dengan biaya yang makin mahal karena imbal hasil yang harus dibayarkan ke investor ikut meningkat.

Serapan SBSN Juga Besar

Bukan hanya SUN, besarnya utang yang di serap juga terlihat pada surat utang syariah atau SBSN. Sepanjang 2026 hingga 2 Juni 2026, total penawaran yang masuk dalam lelang SBSN mencapai Rp334,45 triliun.

Dari total tersebut, pemerintah mengambil Rp133,85 triliun. Dengan begitu, rasio serapan SBSN sekitar 40%.

Memang, angka ini tidak setinggi SUN. Namun, bila dibandingkan dengan rata-rata sepanjang 2025, porsi serapan SBSN tahun ini tetap terlihat lebih besar.

Sebagai perbandingan, sepanjang 2025 total penawaran masuk lelang SBSN mencapai Rp817,66 triliun. Dari jumlah itu, pemerintah memenangkan Rp237,9 triliun. Artinya, rasio serapan SBSN sepanjang tahun lalu hanya sekitar 29,1%.

Jika dibandingkan dengan periode awal 2025, perbedaannya tidak terlalu jauh. Hingga 27 Mei 2025, total bid SBSN mencapai Rp227,33 triliun, sementara yang dimenangkan pemerintah sebesar Rp96 triliun. Rasionya sekitar 42,2%.

Namun, yang menarik adalah tren di beberapa lelang terakhir 2026. Pada beberapa kesempatan, pemerintah mengambil porsi yang cukup besar dari total penawaran SBSN yang masuk.

Rasio tertinggi terjadi pada lelang SBSN 19 Mei 2026. Saat itu, total penawaran yang masuk mencapai Rp18,8 triliun. Pemerintah mengambil Rp12 triliun, sehingga rasio serapannya mencapai 63,8%. Hal ini jarang sekali terjadi bila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. 

Rasio tinggi juga terjadi pada lelang 24 Februari 2026. Ketika itu, pemerintah mengambil Rp20 triliun dari total bid Rp35,62 triliun. Atau mencapai 56,2%.

Kemudian pada 5 Mei 2026, pemerintah kembali menyerap Rp12 triliun dari total penawaran Rp21,19 triliun. Rasionya mencapai 56,6%.

CNBC INDONESIA RESEARCH 

[email protected]

(evw/evw)

Add as a preferred
source on Google