2 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Vladimir Putin mengambil langkah ekstrem pada tahun ini untuk mengontrol total internet di Rusia, dengan membatasi akses ke aplikasi-aplikasi asing populer seperti WhatsApp milik Meta Platforms dan Telegram.
Pemerintah Rusia meminta warganya beralih ke aplikasi dalam negeri, untuk memperkuat kedaulatan digital. Namun, warga sepertinya enggan mengikuti perintah tersebut.
Warga Rusia dilaporkan makin banyak beralih ke solusi teknis yang rumit untuk menghindari pengawasan dan pembatasan negara terhadap aplikasi-aplikasi asing.
Frustasi warga Rusia terhadap pembatasan internet dari pemerintah bersamaan dengan kenaikan harga, kenaikan pajak, dan kelelahan akibat perang. Semua faktor ini secara luas diyakini telah berkontribusi pada penurunan peringkat kepuasan terhadap pemerintahan Putin, dari 75,1% pada Februari menjadi 65,6% pada April, menurut lembaga survei negara VTsIOM.
Tingkat kepuasan yang anjlok itu telah mencapai level terendah sejak Putin melancarkan konflik besar-besaran di Ukraina pada tahun 2022. Saat ini, tingkat kepuasan terhadap pemerintah berada di angka hampir 67%.
Kembali ke pembatasan akses internet, warga Rusia menunjukkan minat yang membludak terhadap layanan VPN untuk mengakses aplikasi-aplikasi asing populer lewat 'jalur belakang'. Sepanjang Maret saja, terdeteksi ada 9,2 juta download ke layanan VPN populer di Google Play.
Angka itu menanjak 14 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, menurut koran harian Rusia, Kommersant, dikutip dari Reuters, Senin (15/6/2026).
"Kami belum pernah melihat tingkat penerimaan seperti ini sebelumnya," kata Sarkis Darbinyan, seorang aktivis kebebasan internet Rusia yang berbasis di Lisbon.
Moskow telah menetapkan Darbinyan sebagai "agen asing," istilah yang digunakan untuk orang-orang yang dianggap terlibat dalam aktivitas anti-Rusia.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov telah berulang kali mengatakan bahwa kontrol internet diperlukan ketika Rusia terjebak dalam 'bentrokan eksistensial' dengan Barat atas Ukraina. Namun, Putin menginstruksikan pemerintah pada April lalu untuk bertindak lebih lunak.
Putin mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa fokus ke larangan dan pembatasan saja akan menjadi kontraproduktif. Para pejabat pemerintah tidak menanggapi pertanyaan dari Reuters terkait artikelnya.
Banyak negara otoriter yangmemberlakukan batasan ketat pada penggunaan internet, misalnya Iran dan China. Namun, warga Rusia selama ini sudah terbiasa dengan tingkat kebebasan akses online.
Dinas keamanan telah lama berupaya membungkam para kritikus domestik, tetapi pihak berwenang jarang mengganggu kemampuan orang untuk menggunakan aplikasi asing atau mengakses konten media Barat sebelum perang Ukraina.
Sejak tahun lalu, dinas keamanan FSB, penerus KGB era Soviet, telah memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk mematikan internet seluler selama berhari-hari di berbagai wilayah di Rusia, dengan alasan bahwa drone Ukraina dapat menggunakannya untuk membantu navigasi.
Pihak berwenang juga telah memblokir atau memperlambat koneksi ke daftar aplikasi dan situs web yang terus bertambah, yang menurut regulator komunikasi negara Roskomnadzor merupakan platform untuk konten ilegal dan ekstremis.
WhatsApp dan Telegram menuduh Rusia mencoba memaksa orang untuk menggunakan aplikasi yang kurang aman dan diwajibkan pemerintah.
Gangguan tersebut meningkat pada Maret lalu dengan pemadaman hampir tiga minggu di Moskow, yang membuat para birokrat senior yang membutuhkan internet dan Telegram untuk mengumpulkan suara bagi partai penguasa Rusia Bersatu, merasa kesal, menurut dua sumber yang dekat dengan Kremlin dan beberapa analis.
"Masalahnya bukanlah apakah rezim tersebut mampu mengamankan hasil yang diinginkannya (mereka pasti bisa), tetapi apakah proses pemilu akan berjalan lancar," tulis Tatiana Stanovaya, seorang peneliti senior di Carnegie Russia Eurasia Center, pada bulan April.
(fab/fab)
Add
as a preferred
source on Google
