DPRD Sumut Minta Pengawasan Ketat Revitalisasi Sekolah Terdampak Bencana

14 April 202614 April 2026

MEDAN (Waspada.id)– Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PAN, Hendra Cipta, meminta aparat penegak hukum (APH) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah terdampak bencana di Sumatera Utara.

Ia menegaskan, besarnya alokasi anggaran harus diimbangi dengan pengawasan ketat agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan.

“Penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar Hendra di Medan, Selasa (14/4).

Hendra juga menyoroti pengelolaan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga pengawasan perlu diperkuat oleh APH dan Inspektorat, termasuk melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Ia menekankan agar tidak ada intervensi dalam pelaksanaan program, termasuk dari internal dinas terkait.

“Program ini harus berjalan profesional dan transparan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa hal ini menjadi peringatan keras bagi jajaran Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, hingga kepala sekolah agar tidak menyalahgunakan anggaran revitalisasi sekolah.

“Hal ini juga menjadi peringatan keras kita untuk Disdik, Cabdis, dan kepala sekolah agar tidak menyalahgunakan anggaran. Karena saat ini ada indikasi intervensi dari oknum-oknum di lingkungan Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Komisi E DPRD Sumatera Utara memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah terdampak bencana agar berjalan optimal dan akuntabel.

Data menunjukkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp852,49 miliar untuk revitalisasi 897 sekolah di Sumut. Di Kota Medan, terdapat 48 sekolah dengan total anggaran Rp47,4 miliar.

Hingga awal 2026, sebanyak 349 sekolah (39 persen) telah selesai, 117 sekolah (13,4 persen) mencapai progres 95–99 persen, dan 431 sekolah (48,5 persen) masih dalam proses pengerjaan.

Dari total 1.215 sekolah terdampak bencana di Sumatera Utara, sebanyak 1.157 sekolah (95,23 persen) telah kembali beroperasi, meski sebagian masih menggunakan fasilitas darurat.

Proses validasi dan pencairan dana revitalisasi masih terus berjalan melalui verifikasi berlapis antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah duplikasi dan ketidaksesuaian sasaran.

Selain itu, pemerintah daerah bersama kabupaten/kota diminta memperkuat pendampingan teknis di lapangan agar pelaksanaan revitalisasi sesuai standar mutu konstruksi dan kebutuhan sekolah terdampak bencana.

Hendra menambahkan, keterlibatan masyarakat dan pihak sekolah juga penting dalam pengawasan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

Ia berharap seluruh pihak menjaga integritas pelaksanaan program, mengingat revitalisasi sekolah merupakan bagian penting dari pemulihan sektor pendidikan pascabencana di Sumatera Utara. (id141)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.