2 hours ago
3
Elvan Widyatama, CNBC Indonesia
20 August 2026 19:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengambil langkah besar untuk meredakan tekanan di pasar obligasi dengan memperbesar pembelian kembali atau buyback pada surat utang pemerintah AS atau US Treasury berjangka panjang.
Kebijakan tersebut diumumkan setelah aksi jual mendorong imbal hasil atau yield US Treasury tenor 30 tahun menyentuh 5,337% pada perdagangan Selasa (18/8/2026). Posisi tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2007.
Yield US Treasury tenor 10 tahun juga melonjak hingga 4,739%.
Tekanan dipicu kekhawatiran terhadap inflasi, kenaikan harga energi akibat perang di Timur Tengah, serta membengkaknya kebutuhan pembiayaan pemerintah AS. Besarnya penerbitan obligasi membuat investor meminta imbal hasil lebih tinggi untuk menampung tambahan pasokan surat utang.
Kenaikan yield berpotensi memperbesar biaya bunga utang pemerintah. Tekanan juga dapat merambat ke bunga kredit pemilikan rumah, pinjaman perusahaan, dan berbagai instrumen keuangan yang mengacu pada US Treasury.
Pengumuman buyback langsung direspons pasar. Merujuk data Refinitiv, pada perdagangan Kamis (20/8/2026), yield Treasury tenor 30 tahun turun menjadi sekitar 5,181%, sedangkan yield tenor 10 tahun mereda ke 4,637%.
AS Lipat Gandakan Buyback Treasury
Departemen Keuangan AS mengumumkan akan meningkatkan nilai liquidity support buyback untuk surat utang berjangka panjang.
Pembelian difokuskan pada obligasi nominal dengan sisa tenor 10-20 tahun serta 20-30 tahun.
Batas pembelian yang sebelumnya maksimal US$2 miliar akan ditingkatkan menjadi sedikitnya US$4 miliar dalam setiap operasi. Kebijakan tersebut berlaku mulai 9 September hingga 4 November 2026.
Departemen Keuangan AS akan memberikan penjelasan mengenai nilai pembelian untuk periode selanjutnya dalam agenda Quarterly Refunding pada 4 November 2026.
"Peningkatan nilai operasi buyback ini mencerminkan keinginan Departemen Keuangan untuk memberikan dukungan likuiditas yang lebih besar pada obligasi nominal berjangka panjang," tulis Departemen Keuangan AS dalam keterangan resminya.
Program buyback US Treasury telah diluncurkan pada Mei 2024. Skema tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku pasar untuk menjual surat utang lama kepada pemerintah melalui operasi yang dijadwalkan secara berkala.
Pada Juli 2025, Departemen Keuangan AS telah meningkatkan frekuensi pembelian untuk kelompok tenor 10-20 tahun serta 20-30 tahun dari dua menjadi empat kali setiap kuartal.
Namun, keputusan terbaru turut menimbulkan pertanyaan karena diumumkan di luar pembaruan rencana pembiayaan kuartalan.
Ekonom Jefferies, Thomas Simons seperti dilansir dari Reuters, mengaku terkejut karena perubahan tersebut tidak disampaikan dalam agenda Quarterly Refunding sekitar dua pekan sebelumnya.
Menurut dia, perubahan yang diumumkan secara mendadak dapat menimbulkan pertanyaan terhadap keterbukaan dan konsistensi strategi pembiayaan pemerintah.
Waktu pelaksanaannya juga berdekatan dengan pemilu sela AS pada 3 November 2026. Dalam analisisnya, dia menilai meredanya tekanan pasar obligasi dapat membantu mengurangi perhatian terhadap masalah utang pemerintah menjelang pemungutan suara.
Namun, Departemen Keuangan AS tidak menyatakan bahwa program tersebut berkaitan dengan agenda politik.
Bagaimana Buyback Surat Utang Pemerintah AS Bekerja?
Departemen Keuangan AS membeli surat utang yang telah beredar dari pelaku pasar, terutama obligasi lama yang disebut sebagai off-the-run securities.
Obligasi tersebut masih dapat diperdagangkan, tetapi biasanya tidak selikuid surat utang terbaru dengan tenor serupa. Aktivitas perdagangan cenderung terkonsentrasi pada obligasi yang baru diterbitkan atau on-the-run securities.
Ketika likuiditas obligasi lama menurun, investor bisa mengalami kesulitan menjualnya dalam jumlah besar tanpa menekan harga. Selisih antara harga jual dan beli juga dapat melebar.
Melalui buyback, pemerintah menyediakan pembeli tambahan untuk obligasi tersebut. Investor memperoleh kesempatan menjual kepemilikannya, sementara aktivitas perdagangan dan pembentukan harga diharapkan menjadi lebih lancar.
Pembelian tersebut dilakukan melalui lelang terbalik. Pemegang obligasi menawarkan surat utangnya kepada Departemen Keuangan, kemudian pemerintah menentukan penawaran yang diterima berdasarkan harga dan kebutuhan pengelolaan utang.
Tidak semua obligasi yang ditawarkan otomatis dibeli. Pemerintah AS dapat memilih seri maupun harga yang dinilai paling sesuai.
Namun, buyback tidak langsung menyelesaikan persoalan besarnya utang dan kebutuhan pembiayaan pemerintah AS.
Investor masih menghadapi ketidakpastian mengenai inflasi, defisit anggaran, dan arah kebijakan suku bunga Federal Reserve.
Kondisi tersebut membuat term premium obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun mencapai posisi tertinggi dalam 12 tahun.
Term premium merupakan tambahan imbal hasil yang diminta investor untuk menanggung risiko ketika memegang obligasi jangka panjang, terutama ketika arah inflasi, suku bunga, dan kondisi fiskal sulit diperkirakan.
Selama faktor-faktor tersebut belum membaik, pembelian kembali obligasi kemungkinan hanya membantu menahan tekanan dalam jangka pendek.
Indonesia Sudah Turun Tangan Sejak Mei
Beberapa bulan sebelum Amerika Serikat memperbesar pembelian kembali surat utangnya, pemerintah Indonesia telah masuk ke pasar sekunder untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).
Operasi tersebut dilakukan pada Mei 2026 ketika rupiah tertekan dan investor asing melepas obligasi pemerintah Indonesia.
Dalam tiga kali operasi, Kementerian Keuangan membeli SBN senilai total Rp2,2 triliun.
Pembelian pertama dilakukan pada Rabu (13/5/2026) sebesar Rp100 miliar. Pemerintah kemudian kembali masuk ke pasar pada Senin (18/5/2026) dengan pembelian Rp800 miliar.
Nilainya diperbesar menjadi Rp1,3 triliun pada Selasa (19/5/2026).
Pemerintah menyiapkan pagu hingga Rp2 triliun per hari. Namun, jumlah pembelian mengikuti ketersediaan SBN yang ditawarkan serta kesesuaian harga di pasar.
Operasi tersebut bertujuan menjaga harga SBN dan mencegah kenaikan yield yang berlebihan ketika investor asing mengurangi kepemilikannya.
Stabilitas pasar obligasi juga berkaitan dengan pergerakan rupiah. Ketika investor asing menjual SBN, dana hasil penjualan berpotensi ditukarkan menjadi dolar AS sehingga menambah tekanan terhadap nilai tukar.
Setelah intervensi dilakukan, Kementerian Keuangan mencatat dana asing masuk sekitar Rp500 miliar di pasar sekunder. Investor asing juga membeli sekitar Rp1,68 triliun dalam penerbitan SBN di pasar perdana.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai langkah Departemen Keuangan AS memperbesar pembelian Treasury menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi pasar obligasi yang dijalankan Indonesia sejalan dengan praktik internasional.
"Itu menunjukkan apa yang kita lakukan ya memang standar internasional, mungkin Amerika niru kita juga tuh, berhasil dia ikut. Tapi jelas concern-nya sama, dia akan melakukan itu untuk menambah likuiditas di sistem perekonomian," kata Purbaya, dikutip Kamis (20/8/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah perlu menggunakan instrumen yang tersedia ketika likuiditas pasar keuangan terganggu.
"Jadi kalau pemerintah melihat di mana-mana ya likuiditasnya terganggu, dia akan melakukan segala cara yang halal, yang bisa dilakukan untuk memastikan ekonominya tidak terganggu. Jadi yang kita lakukan sama dengan yang Amerika lakukan," ujarnya.
Operasi Stabilisasi, Bukan Buyback Putus
Meski sama-sama membeli obligasi di pasar sekunder, operasi yang dilakukan Indonesia memiliki perbedaan dibandingkan program buyback Treasury AS.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan bahwa pembelian SBN oleh pemerintah bersifat sementara.
Surat utang yang dibeli tidak langsung ditarik secara permanen dari peredaran dan masih dapat dijual kembali ketika kondisi pasar membaik.
"Bukan buyback putus, tapi pembelian SBN yang dapat digunakan untuk treasury operation, termasuk dijual kembali," kata Suminto.
Operasi tersebut dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
Dana yang digunakan berasal dari kas pemerintah, bukan pembelian obligasi oleh Bank Indonesia.
Suminto juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mengaktifkan Bond Stabilization Framework (BSF), sehingga operasi tersebut tidak melibatkan Himpunan Bank Milik Negara maupun lembaga khusus Kementerian Keuangan.
Pembelian SBN juga tidak mengubah strategi penerbitan utang pemerintah. Pengaturan jumlah, jadwal, dan komposisi surat utang baru tetap dilakukan secara terpisah.
Langkah pemerintah Indonesia dan AS menunjukkan bahwa otoritas fiskal memiliki ruang untuk membantu menjaga pasar obligasi ketika tekanan meningkat.
Namun, pembelian tersebut terutama berfungsi meredakan gejolak jangka pendek. Arah yield tetap bergantung pada kondisi inflasi, suku bunga, kesehatan anggaran, serta kepercayaan investor terhadap pengelolaan utang pemerintah.
CNCB INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)
