Kades Halaban Undang Masyarakat Luruskan Informasi Tak Berdasar

22 Oktober 202522 Oktober 2025

BESITANG (Waspada.id): Kades Halaban, Tamaruddin, S.Ag, Rabu (22/10), di hadapan perwakilan warga meluruskan isu alih fungsi hutan mangrove menjadi kebun kelapa hibrida di Dusun II Paluh Pasir yang memicu demo.

Ia menyangkal keras adanya tudingan akan mengalihfungsikan mangrove. “Fitnah yang disebar terhadap saya sudah sangat luar biasa,” ujar Tamaruddin dalam pertemuan di aula kantor Desa Halaban, Kec. Besitang.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Pertemuan klarifikasi ini juga turut dihadiri oleh Kades Bukit Selamat, Arko Sagala, Kades PIR ADB, Ilham Bakti, pengurus kelompok tani, dan sejumlah perwakilan masyarakat Desa Halaban, Kec. Besitang.

Tamaruddin mengatakan, tujuan utama alat berat masuk untuk membangun akses jalan di tiga dusun yang kondisinya rusak, karena Dana Desa terbatas untuk memperbaiki kerusakan jalan sepanjang kurang lebih 3000 meter. “Harusnya, ada pihak yang membantu membangun akses jalan harusnya disyukuri,” katanya.

Malah, Kades menegaskan, terkait program pelestarian hutan mangrove ia mendukung sepenuhnya. “Kalau untuk pelestarian hutan mangrove saya yang berada di garis depan,” kata Tamaruddin siap mendukung upaya konservasi untuk keseimbangan ekosistem.

Ia mengingatkan warga agar tidak termakan isu yang tidak berdasar yang ditengarai ada pihak yang sengaja memelintirnya sehingga memicu suasana emosional dan menggangu kehidupan yang harmonis di desa ini.

Kades mengajak warganya untuk membangun kebersamaan. “Hilangkan kesalahpahaman dan mari kita sama-sama menjaga desa kita,” ujarnya seraya mengingatkan warga agar tak termakan fitnah.

Sementara, Kades Bukit Selamat, Arko Rahnanda Sagala, menyatakan pada intinya pihaknya akan membangun jalan sepanjang 3850 meter di tiga dusun agar jalan tersebut terkoneksi dengan Desa Bukit Selamat.

“Kita juga tidak gila mengalihfungsikan hutan mangrove, karena tujuan awal membangun akses jalan. Tidak ada sedikit pun rencana alih fungsi mangrove menjadi kebun kelapa hibrida, apalagi lagi ada isu yang beredar membawa nama bupati. Ini semuanya tidak benar,” ujarnya.

Ia mengakui ada rencana membangun kebun kelapa hibrida lewat proses ganti rugi kebun sawit dan kebun rambung milik warga, bukan kawasan mangrove. Tapi, lanjutnya, kalau pun tidak ada persetujuan dari masyarakat selaku pemilik tanah tidak ada masalah.

Ia mengingatkan warga agar tidak memelintir informasi yang tidak benar. “Tolong hapus pernyataan menyesatkan dan kasar yang telah disebar luas di medsos, karena merusak nama baik Kades, termasuk ada membawa-bawa nama bupati. Bupati tak ada kaitannya dengan masalah ini,” kata Arko di hadapan warga.

Merespon hal ini, salah seorang perwakilan warga, Rabial, menyatakan kalau kawasan hutan mangrove mau dilingkup dan dialihfungsikan, masyarakat jelas merasa sangat keberatan.

Akan tetapi, lanjutnya, kalau jalan di dusun ini mau dibangun tak ada masalah. “Silahkan bangun kalau bisa pun jalan ini diaspal,” ujar Rabial seraya menambahkan, kalau program untuk kebaikan dan menguntungkan warga silahkan, karena dapat menyerap tenaga kerja.

Ia mengatakan, hendaknya dari sejak awal pemerintah desa menyampaikan rencana ini agar tidak terjadi miskomunikasi karena ada desas desusnya yang berkembang di tengah masyarakat hutan akan dialihfungsikan.(id.24)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.