Remehkan Pakar Berujung Maut Saat Tsunami Raksasa Hantam PLTN Jepang

Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu. Lewat kisah seperti ini, CNBC Insight diharapkan bisa membangun kesadaran terkait mitigasi bencana.

Jakarta, CNBC Indonesia - Tepat hari ini 15 tahun lalu, Jepang diguncang gempa raksasa berkekuatan M9 yang berlangsung sekitar enam menit. Gempa yang berpusat di lepas pantai timur Jepang itu kemudian memicu tsunami hingga setinggi 40 meter.

Gelombang besar tersebut menyapu wilayah pesisir dan menghancurkan banyak kota, termasuk kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima.

Akibatnya, bencana tidak berhenti pada tsunami.

Kerusakan parah pada pembangkit listrik tenaga nuklir itu memicu krisis baru, yakni kebocoran radiasi. Radiasi menyebar hingga radius sekitar 20 kilometer dari lokasi reaktor. Dampaknya, puluhan ribu warga harus meninggalkan rumah mereka. Tragedi ini menambah duka setelah tsunami sebelumnya menewaskan sekitar 18.500 orang dalam peristiwa yang dikenal sebagai Bencana Nuklir Fukushima 2011.

Diberitakan, akibat kebocoran radiasi nuklir ini memang tidak menimbulkan kematian langsung. Tapi, akibat penanganan medis yang buruk, dilaporkan setidaknya ada 50 kasus kematian yang berkaitan dengan dampak radiasi tersebut.

Bocornya reaktor nuklir di negara yang dikenal sangat disiplin seperti Jepang kemudian memunculkan banyak pertanyaan. Bagaimana krisis sebesar itu bisa terjadi?

Salah satu penjelasan yang sering muncul adalah budaya kerja yang terlalu hierarki. Dalam banyak organisasi di Jepang, bawahan cenderung menghindari konflik dengan atasan dan berusaha menyenangkan pimpinan.

Di Indonesia, ini dikenal sebagai fenomena yang kerap disebut "asal bapak senang" atau ABS. Sikap ini membuat kritik atau peringatan sering kali tidak tersampaikan secara terbuka.

Budaya tersebut sebagian dianggap berakar dari model konglomerasi bisnis lama Jepang yang disebut Zaibatsu. Mengutip situs Britannica, dalam sistem ini, perusahaan besar biasanya dikendalikan oleh keluarga pendiri. Posisi manajemen penting sering diisi oleh orang yang dekat dengan keluarga pemilik, sehingga karyawan lain harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan kritik atau pendapat yang berbeda.

Situasi semacam ini juga disebut terjadi dalam pengelolaan pembangkit nuklir di Fukushima. Sejumlah laporan The New York Times, menyebut sebenarnya beberapa minggu sebelum bencana terjadi, para ahli sudah menemukan indikasi kerentanan pada sistem pendingin reaktor.

Jika terjadi gempa besar, kerusakan tersebut berpotensi membuat sistem pendingin gagal bekerja dan menyebabkan suhu inti reaktor meningkat secara berbahaya. Akhirnya memang ini menjadi kejadian saat gempa 15 tahun lalu. 

Namun temuan tersebut tidak segera ditindaklanjuti secara serius. Pihak pengelola disebut tidak melakukan perbaikan besar maupun memanggil pakar tambahan. Informasi mengenai kerentanan itu juga tidak didorong menjadi keputusan strategis di tingkat manajemen. Banyak pihak memilih diam karena khawatir terhadap konsekuensi profesional, termasuk kemungkinan sanksi atau kehilangan pekerjaan.

Sejumlah akademisi Jepang sebelumnya juga pernah merekomendasikan agar fasilitas nuklir di wilayah rawan gempa diperkuat. Mereka menyarankan standar ketahanan yang lebih tinggi terhadap gempa besar dan tsunami. Sayangnya, rekomendasi itu tidak berkembang menjadi kebijakan nyata dan lebih banyak berhenti sebagai kajian akademik.

"Jepang telah meremehkan risiko tsunami sebagai serangkaian kesalahan bodoh yang menyebabkan bencana," ungkap Costas Synolakis, profesor Teknik Sipil di University of Southern California.

Pada akhirnya, pelajaran yang didapat dari insiden PLTN Fukusuhima adalah mengabaikan kombinasi risiko alam yang sangat besar dan budaya organisasi yang terlalu tertutup dapat berujung pada petaka yang akan menimbulkan kerugian lebih besar.

(mfa/mfa)

Add as a preferred
source on Google