6 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Kholid Syeirazi menyampaikan paradigma baru dalam memandang skema subsidi energi nasional, di tengah dorongan pemerintah mempercepat proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).
Dia menyebut, subsidi pada proyek DME tidak bisa dipandang semata-mata sebagai beban fiskal. Subsidi tersebut justru dinilai menjadi investasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
"Kalau nanti tetap ada subsidi (di DME), ya itu subsidi dari produksi kita sendiri. Kalau LPG kan subsidi dari impor, jadi enggak ada nilai tambah domestik," ujar Kholid dalam keterangannya, ditulis Rabu (13/5/2026).
Dia memaparkan, saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG. Dari total kebutuhan LPG nasional, sekitar 80% di antaranya masih dipenuhi dari impor atau sekitar 7,2 juta ton per tahun. Padahal, Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah (low rank coal) dalam jumlah besar yang belum termanfaatkan optimal.
Cadangan batu bara kalori rendah tersebut dapat dikonversi menjadi DME melalui inisiatif strategis yang tengah dikembangkan oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga.
Proyek yang diresmikan Percepatan Pengembangan Coal to DME oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rangkaian Groundbreaking Proyek Hilirisasi Ke-2 pada akhir April 2026 menjadi substitusi LPG, sekaligus menjadi solusi pemanfaatan batu bara stranded yang selama ini minim pasar.
"Kita punya stranded batu bara sekitar 600 juta ton yang itu bisa dimanfaatkan dengan cara dikonversi menjadi DME," kata dia.
Menurut Kholid, pendekatan pembangunan DME tidak bisa dilihat semata dari sisi keekonomian jangka pendek. Sebab, proyek tersebut berkaitan langsung dengan agenda besar ketahanan dan kemandirian energi nasional yang menjadi bagian dari visi pemerintahan Prabowo.
Menurut dia, ketergantungan pada impor energi menyimpan risiko besar, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik global seperti konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.
"Misalnya kita punya uang tapi barangnya enggak ada karena ada gangguan pengiriman atau infrastruktur, itu bisa memicu krisis energi. Makanya sumber daya yang kita punya harus dimanfaatkan sendiri," ungkapnya.
Kholid juga menegaskan bahwa perhitungan manfaat proyek DME harus memperhitungkan aspek net social benefit secara menyeluruh, bukan hanya membandingkan harga LPG impor dengan biaya produksi DME. Sebab, apabila negara hanya berpatokan pada logika ekonomi murni, maka pembangunan kilang maupun proyek hilirisasi lainnya tidak akan pernah dianggap layak.
"Kalau pertimbangannya murni ekonomi, ya kita impor saja semuanya. Tapi negara harus berpikir untuk kondisi kahar dan ketahanan energi jangka panjang," katanya.
Lebih jauh, proyek DME saat ini masih terus dimatangkan oleh pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Danantara dan BRIN, khususnya terkait kualitas produk dan skema keekonomian agar dapat setara dengan LPG yang digunakan masyarakat.
Kholid bilang, pemerintah berharap proyek DME dapat mulai berjalan pada 2026. Namun, untuk detail pelaksanaan dan operator proyek masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Danantara sebagai pihak yang akan mengorkestrasi pengembangannya.
"Nanti ada kolaborasi antara Pertamina dengan Bukit Asam dan seterusnya. Mudah-mudahan DME bisa jalan tahun ini," pungkas dia.
(rah/rah)
Add
as a preferred
source on Google
