2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Gangguan pasokan sulfur global mulai berdampak ke industri hilirisasi nikel di Indonesia. Karena itu, pelaku usaha meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat, terutama dalam hal relaksasi perizinan impor bahan baku alternatif.
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengungkapkan terganggunya pasokan sulfur akibat kondisi geopolitik telah mendorong sejumlah pelaku industri mencari sumber alternatif dari negara lain di luar Timur Tengah.
Namun, upaya tersebut tidak berjalan mudah. Pasalnya, selain jarak distribusi yang lebih jauh, kapasitas produksi dari negara alternatif dinilai tidak sebesar negara-negara Timur Tengah yang selama ini menjadi pemasok utama.
"Hal ini tidak mudah, karena jaraknya bisa lebih jauh dan jumlahnya tidak sebanyak yang diproduksi oleh negara-negara Timur Tengah penghasil minyak bumi dan gas alam. Disamping itu harga sulfur dunia saat ini telah mengalami kenaikan yang sangat meningkat," kata Arif kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/4/2026).
Sebagai gantinya, sebagian perusahaan juga mulai mempertimbangkan impor dalam bentuk asam sulfat. Namun opsi ini juga menghadapi berbagai kendala, mulai dari kompleksitas logistik, kebutuhan penanganan khusus, hingga proses perizinan impor yang tidak sederhana.
Oleh karena itu, dalam kondisi darurat seperti saat ini, diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih fleksibel. Ia menekankan pentingnya kemudahan dalam proses perizinan impor asam sulfat guna menjaga keberlangsungan operasional industri.
"Diperlukan kebijakan pemerintah dalam hal untuk mempermudah pemberian izin import asam sulfat pada saat kondisi darurat seperti ini," katanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai mewaspadai potensi gangguan pada rantai pasok sulfur yang dapat berdampak pada program hilirisasi nikel. Hal tersebut diketahui setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut menyampaikan sejumlah perkembangan terkini, termasuk risiko dari konflik global yang berpotensi berkepanjangan terhadap sektor energi dan komoditas strategis.
Melalui unggahan di akun instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, ia menyampaikan bahwa dalam tiga bulan ke depan, pertumbuhan dan aktivitas ekonomi Indonesia masih relatif terjaga.
Namun demikian, pemerintah telah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan guna menghadapi situasi global yang semakin memburuk.
"Terutama jika konflik global ini berlangsung lebih lama dari yang kita perkirakan. Salah satu yang kami cermati adalah lonjakan harga energi," terang Luhut, dikutip Kamis (23/4/2026).
Selain itu, pemerintah juga mencermati potensi gangguan rantai pasok komoditas penting lainnya, terutama sulfur. Luhut menilai, komoditas ini memiliki peran krusial dalam proses hilirisasi nikel serta pengembangan baterai kendaraan listrik di Indonesia.
"Selain energi, kami juga mencermati gangguan rantai pasok komoditas strategis lainnya; seperti sulfur yang krusial bagi hilirisasi nikel dan baterai kendaraan listrik," ujarnya.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
