6 hours ago
5
TOBA (Waspada.id) : Warga Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara meminta agar Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana tak lagi mengangkat Jimmy Bernando Panjaitan sebagai Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) periode kedua.
Hal ini disampaikan warga melalui perwakilannya para Kepala Desa lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di kantor DPRD Toba, Rabu (8/4/2026).
Sebelumnya, Jimmy Panjaitan telah selesai dari jabatannya tertanggal 24 Maret 2026 lalu, namun hingga kini Menteri Pariwisata belum juga menetapkan Pelaksana Tugas BPODT.
Penolakan masyarakat Ajibata berawal dari kekecewaan masyarakat Ajibata melihat kinerja Jimmy Panjaitan selama 5 tahun memimpin BPODT. Dia dinilai gagal karena tidak mampu mewujudkan visi dan misi awal BPODT didirikan, salah satunya menjadikan kawasan Toba sebagai destinasi pariwisata dunia yang mengutamakan kearifan lokal
Selain itu, Jimmy juga dinilai sebagai pemimpin yang gagal berkoordinasi dan berkomunikasi tidak hanya dengan masyarakat lokal, bahkan dengan pemerintah mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga Kabupaten. Kinerja BPODT selama 5 tahun dipertanyakan dan dinilai tak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan pemerintah untuk dikelola BPODT.
Lebih parah lagi, kekecewaan masyarakat semakin memuncak ketika penggiat seni dan budaya lokal serta pelaku UMKM tak lagi diberdayakan. Sementara selama awal proses pembangunan di lahan BPODT tersebut telah terjadi konflik besar-besaran yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat Sigapiton sampai viral dan nyita perhatian publik.
Tamba Tua Sirait, Kepala Desa Pardomuan Ajibata, Kecamatan Ajibata selaku perwakilan warga dan Kepala Desa lainnya dengan tegas menyampaikan agar Jimmy Panjaitan tak lagi diangkat sebagai Dirut BPODT periode kedua.
“Cukup satu periode untuk Bapak Jimmy sebagai Dirut BPODT, dan yang akan menjabat berikutnya agar memiliki visi misi pengembangan Kawasan Danau Toba dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat lokal,” ujar Tamba Tua Sirait di hadapan Komisi A,B dan C DPRD Toba.
Lanjutnya, selama Jimmy menjabat Dirut BPODT tidak sekalipun terlihat berniat memberdayakan masyarakat lokal, seperti apa yang akan dikerjakan dan dipromosikan terkait pariwisata se kawasan Danau Toba, khusunya Kecamatan Ajibata.
Minimnya pemberdayaan masyarakat lokal tentu berdampak pada ekonomi warga. Kehadiran BPODT yang awalnya diharapkan mampu menaikkan ekonomi, justru hanya harapan semata.
“Bayangkan, tidak adanya niat memberdayakan pegiat pariwisata dan pelaku budaya, untuk berkomunikasi saja sulit agar terjalin komunikasi yang baik untuk promosi budaya Batak, sehingga dapat meningkatkan ekonomi melalui sektor pariwisata,” imbuhnya.
Candrow Manurung, anggota DPRD Kabupaten Toba juga warga Ajibata mendesak pihak BPODT untuk memperbaiki hubungan yang lebih baik lagi dengan masyarakat. Selaku anggota DPRD yang berasal dari Dapil tersebut, Candrow berjanji akan ikut berjuang bersama masyarakat Ajibata bahkan siap menggunakan jalur partai untuk melakukan penolakan dua periode Dirut BPODT Jimmy Panjaitan.
“Terkait kinerja dari BPODT akan saya sampaikan kepada DPP Nasdem, demikian juga usulan masyarakat agar Jimmy tidak lagi menjabat Dirut dua periode, itu pasti akan saya perjuangkan,” tutur Candrow Manurung.
Selanjutnya, Staf Ahli Bupati Toba sekaligus Pelaksana tugas (Plt) Disbudpar Toba, Sahat Manullang menganggap Dirut BPODT selama menjabat termasuk seseorang yang tidak kooperatif terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba. Hal itu memperkuat rasa kecewa Pemkab Toba atas minimnya koordinasi yang dilakukan Jimmy Panjaitan. Hampir di setiap undangan Pemkab Toba, Jimmy Panjaitan tidak pernah hadir secara langsung.
“Beberapa kali saya diperintahkan Bupati untuk menghubungi beliau, langsung menyatakan menyerah kepada Bupati. dan langsung saya sampaikan kepada Bupati, lebih baik saya menghubungi petinggi lain dari pada Dirut BPODT, sebab pasti tidak diangkat,” pungkas Sahat Manullang.
Berikut 11 poin alasan masyarakat Ajibata melakukan penolakan terhadap Jimmy Bernando Panjaitan menjabat 2 periode sebagai Dirut BPODT yang disampaikan secara resmi kepada DPRD Toba.
1) Tidak tercapainya tujuan dibentuknya BPODT dan Tidak mampu menjalankan
program dan visi misi selama masa kepemimpinannya yaitu : visi Menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata dunia yang mengutamakan kearifan lokal dalam mewujudkan visi Kemenparekraf/Baparekfaf
Misi:
1. Mengembangkan destinasi pariwisata kawasan danau toba yang
berkualitas dan berkesinambungan;
2. Menumbuh kembangkan investasi pariwisata di kawasan danau toba yang kondusif;
3. Mengembangkan industri dan keseimbangan di kawsan pariwisata Danau Toba yang berdaya saing;
4. Melaksanakan pemasaran pariwisata konfrehensif berdasarkan segmen pasar utama;
5. Meningkatkan good corporate governance Badan Pengelola Otorita Danau Toba.
2) Koordinasi yang tidak berjalan dengan baik dengan pemerintah sekawasan
Ajibata (Kecamatan dan desa).
3) Tidak mengakomodir seluruh UMKM yang ada di sekitaran kawasan Kaldera.
4) Pajak/sewa lahan UMKM utk berjualan yang di naikkan s.d 30%.
5) Kurang melibatkan masyarakat lokal dalam hal perencanaan dan pengelolaan.
6) Menempatkan pos pemungutan retribusi di jalan umum yang merupakan akses
utama masyarakat desa.
7) Tidak memelihara/ perawatan akses jalan masuk.
8) Mempersempit ruang bagi sanggar tari/ budaya untuk berkembang.
9) Tidak transparan serta tidak melibatkan masyarakat dalam pengalihan
pengelolaan BPODT Caldera.
10) Tidak pro aktif dalam hal mempromosikan kawasan wisata di sekitaran Caldera
Kecamatan Ajibata.
11) Tidak memberdayakan masyarakat setempat dalam hal rekruitmen tenaga kerja.
Selain itu, surat penolakan atas Jimmy Bernando Panjaitan sebagai Dirut BPODT 2 periode juga ditandatangani 11 Kepala Desa se Kecamatan Ajibata. (Id52)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
