Penyesuaian Biaya Haji Tak Dibebankan ke Jamaah, DPR RI: Kami Apresiasi dan Mengawal

TANGERANG (Waspada.id): Menteri Haji dan Umrah RI, Moch. Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membebankan potensi penyesuaian biaya penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M kepada jamaah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Rabu (8/4/2026).

Menurut Irfan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar tambahan biaya, jika terjadi, tidak dialihkan kepada jamaah.

“Sejak awal Presiden telah memberikan arahan tegas bahwa apapun yang terjadi, jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jamaah haji,” ujarnya.

Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan penyelenggaraan haji 2026 dengan total kuota nasional sebanyak 221.000 jamaah, terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus.

Irfan menjelaskan, dinamika global turut memengaruhi aspek operasional penyelenggaraan haji, termasuk adanya kenaikan harga avtur yang mendorong maskapai mengajukan penyesuaian tarif penerbangan. Maskapai Garuda Indonesia mengajukan perubahan harga pada 30 Maret 2026, disusul Saudia sehari setelahnya.

Meski terdapat usulan kenaikan tarif akibat lonjakan biaya avtur tersebut, pemerintah memastikan perubahan harga tidak akan berdampak pada biaya yang ditanggung jamaah.

“Kami pastikan, perubahan harga tidak akan dibebankan kepada jamaah. Negara hadir untuk melindungi jamaah,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah tetap memprioritaskan aspek keamanan dan keselamatan jamaah, sejalan dengan semangat transformasi layanan haji yang inklusif, aman, dan berpihak pada jamaah.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mengantisipasi persoalan dinamika pembiayaan perjalanan ibadah haji. Komitmen yang kuat untuk tidak menaikkan biaya haji terkait kenaikan bahan bakar pesawat, sangat dihargai.

“Kami mengapresiasi dan akan terus mengawal,” kata Marwan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Teguh Dwi Nugroho, menekankan pentingnya transformasi penyelenggaraan haji yang inklusif dalam menghadapi dinamika global. Ia menyebut tema Rakernas tahun ini adalah Transformasi Penyelenggaraan Haji Inklusif dalam Tantangan Dinamika Geopolitik Global.

“Haji yang inklusif di sini maksudnya adalah haji yang ramah terhadap jamaah lansia, disabilitas, dan juga perempuan. Tema ini kami angkat sebagai respons proaktif atas tiga tantangan strategis,” ujar Teguh.
Ia menjelaskan, tantangan pertama adalah perubahan demografi jamaah yang ditandai dengan meningkatnya jumlah lansia, penyandang disabilitas, serta perempuan, sehingga membutuhkan pendekatan layanan yang lebih adaptif dan humanis.

Tantangan kedua berkaitan dengan dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah mitigasi, termasuk pada aspek penerbangan, keamanan, dan perlindungan jamaah.

Adapun tantangan ketiga adalah reformasi birokrasi internal untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi anggaran, serta memastikan pelayanan yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan jamaah.

Rakernas yang berlangsung pada 8–11 April 2026 ini menjadi momentum konsolidasi nasional antara pemerintah pusat dan daerah, serta para petugas operasional. Forum ini ditargetkan menghasilkan rekomendasi komprehensif, rencana aksi haji 2026, strategi mitigasi risiko, serta pengesahan kebijakan dan rencana operasional sebagai pedoman bersama.

“Melalui sinergi dan kerja nyata, kita wujudkan layanan haji yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Teguh.

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.