1 hour ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Sudan Selatan menghadapi krisis likuiditas yang semakin parah. Kelangkaan uang tunai mulai mengganggu fungsi pemerintahan, menunda pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga sembilan bulan dan membuat warga sulit menarik uang di bank.
Mengutip The EastAfrican, Rabu (26/8/2026), Presiden Sudan Selatan Salva Kiir mengatakan negaranya memang menghadapi persoalan cash crunch. Ia memerintahkan otoritas keuangan untuk segera mengatasi kelangkaan uang tunai serta mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Namun, tegasnya, pemerintah sebenarnya memiliki cukup penerimaan domestik nonmigas untuk membayar gaji. "Saya sedang mencari solusi," kata Kiir dalam konferensi pers di Juba.
Masalah tidak hanya terjadi pada pembayaran gaji. Kelangkaan uang tunai juga membuat sejumlah proyek pembangunan, termasuk pembangunan jalan, nyaris terhenti.
Masyarakat yang menyimpan uang di bank juga menghadapi kesulitan ketika hendak menarik dana. Nasabah dilaporkan harus menghadapi antrean panjang karena bank membatasi penarikan akibat keterbatasan uang tunai fisik.
Pemilu 2026 Ikut Terancam
Krisis kas tersebut juga menjadi persoalan serius bagi rencana politik Sudan Selatan. Negara itu dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada 22 Desember 2026 setelah pemilu sebelumnya berulang kali ditunda.
Lembaga pemantau lokal sebelumnya memperingatkan bahwa keterlambatan pencairan dana telah menghambat persiapan pemilu. Komisi Pemilihan Nasional dan Dewan Partai Politik Sudan Selatan disebut menghadapi kendala keuangan yang memperlambat sejumlah kegiatan penting seperti pendidikan pemilih.
Besarnya kebutuhan dana membuat kondisi kas pemerintah menjadi semakin krusial. Tanpa pembayaran kepada pegawai negeri, aparat keamanan, serta penyelenggara pemilu, kemampuan pemerintah menjalankan proses pemilu secara nasional ikut dipertanyakan.
Seorang anggota parlemen bahkan mengatakan sejumlah pejabat pemerintah dan anggota parlemen telah dua tahun tidak menerima gaji. Ia memperingatkan bahwa tanpa pembayaran gaji, pelaksanaan pemilu juga dapat menghadapi masalah.
Bank Sentral Turun Tangan
Krisis likuiditas sebenarnya bukan persoalan baru bagi Sudan Selatan. Bank Sentral Sudan Selatan pada April 2026 telah menggelar pertemuan dengan bank-bank komersial untuk membahas langkah stabilisasi likuiditas.
Pemerintah meminta akses masyarakat terhadap penarikan uang tunai, khususnya bagi pemilik rekening dengan saldo kecil, tetap terjamin. Bank sentral juga sebelumnya mengakui adanya kekurangan likuiditas dan mengatakan tengah menerapkan kebijakan moneter untuk menstabilkan sektor perbankan.
Namun, masalah tersebut semakin kompleks karena banyak uang tunai berada di luar sistem perbankan. Ekonom Daniel Athior Atem Manyuon mengatakan kondisi itu membuat bank sentral kesulitan mengendalikan sumber daya ekonomi, sementara akses kredit semakin terbatas.
Ekonomi Bergantung pada Minyak
Di balik krisis kas tersebut terdapat persoalan struktural ekonomi Sudan Selatan yang sangat bergantung pada minyak. Namun, pendapatan dan ekspor minyak negara itu terganggu oleh konflik di negara tetangga Sudan.
Sudan Selatan menggunakan jalur pipa melalui Sudan untuk mengekspor minyaknya. Sementara itu, perang di Sudan telah mengganggu infrastruktur dan jalur ekspor tersebut.
Bank Dunia juga menilai Sudan Selatan menghadapi kerentanan makroekonomi yang tinggi akibat ketergantungan besar terhadap minyak, lemahnya pengelolaan fiskal, gangguan infrastruktur ekspor melalui Sudan, serta masalah tata kelola penerimaan negara. Dalam laporan Februari 2026, Bank Dunia menyebut tunggakan gaji telah meluas dan upah riil pegawai pemerintah mengalami penurunan tajam.
Krisis bahkan mulai berdampak pada operasi diplomatik Sudan Selatan. Kedutaan negara tersebut di Kenya sebelumnya terpaksa mengurangi jam operasional untuk menekan biaya setelah mengalami masalah pembayaran sewa.
Dengan kondisi kas yang belum menunjukkan perbaikan signifikan, pemerintah Sudan Selatan kini menghadapi tekanan ganda. Yakni menyelesaikan tunggakan gaji dan menjaga roda pemerintahan tetap berjalan sekaligus mencari dana untuk membiayai pemilu Desember 2026.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
