Pendapatan Daerah Berkurang, Fraksi PDIP Minta Pemkab Batubara Realistis Dan Taat Azas

12 November 202512 November 2025

BATUBARA (Waspada.id):  Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang taat asas, transparan, akuntabel, dan menjamin keberlangsungan program kerakyatan sebagai prioritas pembangunan daerah.

Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap dokumen rancangan KUA dan PPAS RAPBD tahun 2026 dalam Rapat Paripurna pandangan umum fraksi fraksi DPRD Batubara, Senin (11/11).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) memandang bahwa penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS R. APBD Tahun 2026 ini memiliki nitai strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan secara terukur, konsisten, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dari gambaran dokumen rancangan KUA PPAS RAPBD Tahun 2026 yang telah disampaikan eksekutif, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar RP.1.115.230.066.447 (1 triliun 115 miliar 230 juta 66 ribu 447 rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Target. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp228.665.305.447.

2. Target Pendapatan rupiah) Transfer sebesar Rp866.083.244.000

3. Tareget lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp20.481.517.000.

Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp1.091.317.781.975 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp.852.840 035.673,

2. Belanja modal sebesar Rp.55.313.550.502.

3. Belanja tidak terduga sebesar Rp1.500.000.000.

4. Belanja Transfer sebesar Rp. 181.664.195.800.

Pembiayaan Daerah sebesar minus Rp23.912.284 472 bersumber dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.12.000.000.000, Rp.35.912.284.472.

Adapun penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari APBD 2025 sebesar Rp12.000.000.000. Sedangkan pengeluaran Pembiayaan bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp23.000.000.000 dan pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp12.912.284.472.

Kepada wartawan Ketua DPRD Batubara yang juga berasal dari PDI Perjuangan Muhammad Syafi’i menerangkan,  Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan, catatan dan masukan bahwa proyeksi pendapatan Daerah harus realistis namun tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batu Bara.

“Kami berharap agar Pemkab Batu Bara melakukan intensifikasi pendapatan melalui pembenahan tata kelola pajak daerah, retribusi dan pemanfaatan aset daerah serta melakukan ekstensifikasi dengan memperluas basis penerimaan pajak tanpa memberatkan masyarakat terutama dengan penghasilan yang rendah,” terang Syafi’i.

Terhadap kebijakan belanja daerah tahun 2026, Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar belanja daerah hendaknya diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas infrastruktur dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar lebih meningkatkan kualitas perencanaan sehingga tidak terjadi kegiatan yang tidak terlaksana atau realisasi rendah.

Dalam hal pembiayaan daerah sebagaimana dalam dokumen rancangan KUA PPAS Tahun anggaran 2026 sebesar minus Rp23.912.284.472. Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa kondisi pembiayaan daerah yang bernilai minus merupakan persoalan serius dalam pengelolaan APBD.

Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk melakukan koreksi dan penyeimbangan struktur APBD secara menyeluruh, termasuk validasi atas perhitungan SILPA dan optimalisasi sumber-sumber pembiayaan yang sah. (id.43)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.