3 hours ago
3
TAPANULI TENGAH (Waspada.id): Mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani buka suara menanggapi isu yang beredar di masyarakat terkait pembangunan Kantor Bupati Tapanuli Tengah.
Melalui surat terbuka yang disampaikan, Selasa (11/11/2025), Bakhtiar menegaskan bahwa proyek pembangunan kantor tersebut merupakan ide dan gagasan dirinya sendiri, dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan serta mekanisme hukum yang berlaku.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
“Pembangunan Kantor Bupati Tapanuli Tengah merupakan ide dan gagasan saya, mengingat kantor lama sudah tidak representatif dan kurang mendukung kinerja pemerintahan,” tulis Bakhtiar.
Ia menjelaskan, pembangunan kantor tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Gedung baru itu dirancang sebagai pusat administrasi terpadu, tempat berkantor bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para asisten, dan sejumlah OPD.
“Selain untuk mendukung kinerja pemerintahan, gedung ini juga kami maksudkan sebagai ikon baru Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana Alun-Alun Pandan yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat,” ujarnya.
Pembangunan dimulai sejak tahun 2020 dan dilaksanakan secara bertahap. Total realisasi anggaran hingga 2024 mencapai Rp84,06 miliar, termasuk pajak dan temuan yang telah dikembalikan ke kas negara serta kas daerah.
Setelah dikurangi seluruh kewajiban, nilai pembangunan fisik mencapai Rp69,8 miliar.
Adapun rincian realisasi kontrak per tahun, yaitu:
2020 – Rp29,27 miliar
2021 – Rp31,37 miliar
2022 – Rp9,34 miliar
2023 – Rp9,44 miliar
2024 – Rp4,62 miliar
“Struktur utama, pondasi, dan atap sudah selesai seluruhnya. Pekerjaan tersisa hanya tahap finishing. Lift sudah terpasang, dan konstruksi hingga lantai lima telah berdiri kokoh,” jelasnya.
Bakhtiar juga menyesalkan tidak dilanjutkannya pembangunan tahap akhir di masa pemerintahan sekarang, padahal telah dianggarkan sekitar Rp15 miliar dalam PERKADA APBD 2025.
Bakhtiar menyebut pembangunan kantor tersebut tidak pernah dinyatakan bermasalah secara hukum maupun teknis.
Ia menyampaikan beberapa lembaga resmi telah melakukan pemeriksaan, antara lain:
1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) menemukan kekurangan volume yang telah dikembalikan oleh pihak rekanan.
2. Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara (USU) melalui audit teknis 2021 menyatakan mutu beton dan hasil pekerjaan memenuhi standar konstruksi.
3. Evaluasi Gubernur Sumut tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penghentian proyek.
“Tidak ada satu pun rekomendasi dari BPK, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maupun USU yang menyatakan pembangunan Kantor Bupati Tapteng harus dihentikan,” tegas Bakhtiar.
Dalam surat terbukanya, Bakhtiar juga menilai sejumlah isu yang kini mencuat seperti soal kapal trawl, dana desa, dan perkebunan berpotensi digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari kinerja pemerintahan dan penggunaan APBD 2025 senilai sekitar Rp1,2 triliun.
“Kami menduga isu ini dimunculkan untuk mengalihkan pandangan publik. Bupati seharusnya menjelaskan sejauh mana APBD tersebut sudah menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Terkait kericuhan dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu di Pandan, Bakhtiar menyebut adanya tindakan provokatif dan upaya menggiring opini yang menyesatkan.
“Video yang beredar jelas menunjukkan adanya provokasi. Saya menilai aksi itu tidak berdasarkan pemahaman substansi, tetapi ada upaya mengarahkan opini publik,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan siap membuka seluruh data pembangunan secara transparan.
“Saya yakin kebenaran akan menemukan jalannya. Pembangunan ini dilakukan demi kepentingan masyarakat, bukan pribadi atau kelompok,” ucap Bakhtiar.
Menutup suratnya, Bakhtiar menyampaikan pesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah agar tetap fokus bekerja dan menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat.
“Naik kelas bukan sekadar slogan, tapi tindakan nyata. Tunjukkan keadilan untuk semua, bukan untuk sekelompok saja,” pungkasnya.
Bakhtiar juga mengajak seluruh masyarakat Tapanuli Tengah untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menjaga kondusivitas daerah.
Ia menegaskan, perbedaan politik seharusnya tidak menghalangi semangat bersama membangun daerah yang lebih maju dan bermartabat. (Tnk)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
