2 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Sumatra Tito Karnavian mengungkapkan wacana pembentukan Rencana Induk Perbaikan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pascabencana hingga tiga tahun mendatang. Anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan tiga provinsi itu diperkirakan mencapai Rp 130 triliun.
"Di satuan tugas sudah ada rencana induk untuk pembangunan tiga provinsi ini dalam waktu tiga tahun. Itu setahu saya sementara exercise-nya lebih kurang Rp 130 triliun. Lebih kurang. Tapi ini nggak saya katakan angka fix karena mungkin ada double," kata Tito dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).
Tito mengatakan, rencana ini masih dirumuskan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hingga 31 Maret mendatang. Nantinya, rencana induk itu akan berisi rencana kerja dengan anggaran multi years selama tiga tahun yang dikerjakan kementerian/lembaga.
Adapun rencana kerja yang akan dilakukan, menurut Tito, seperti pembangunan hunian tetap, sekolah, jembatan, jalan permanen, perbaikan sungai, sarana ibadah permanen, hingga fasilitas umum permanen.
"Menteri PU saja mengajukan kurang lebih Rp 70 triliun untuk (perbaikan) sungai, (pembangunan) jembatan permanen, jalan permanen, membangun sarana ibadah permanen, fasum permanen. Itu Rp 72 triliun kalau nggak salah dibagi tiga tahun, artinya Rp 20 an triliun per tahun," jelas Tito.
"Kemudian Mendikdasmen mengajukan sekolah tadi 4.000 sekian, kemudian rumah ibadah, ponpes dari Kemenag. Dari persawahan saya dapat informasi lebih kurang Rp 3 triliun yang mau diajukan ke Menteri Pertanian. KKP juga mengajukan," tambahnya.
Tito juga menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah menjalankan R3P, yaitu Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten/kota yang terdampak dipersilakan mengajukan apa yang perlu dibangun untuk menyelesaikan persoalan masing-masing daerah.
Kemudian pemerintah pusat akan menindaklanjuti rencana program sesuai bidang tugas untuk perbaikan di wilayah terdampak, yang akan dipadukan oleh rencana induk dari Kementerian PPN/Bappenas.
"Rencana induk ini dibuat rencana paling lambat awal April, 1 April. Kenapa ini dibuat? Kalau sudah dibuat, jadi Menteri Keuangan hanya mau membiayai kalau itu sudah masuk dalam Rencana Induk. Artinya renduk ini, rencana ini, betul-betul clear dan jelas apa yang mau dibuat dan nilainya berapa," ungkap Tito.
Khusus pembangunan huntap, Tito mengatakan rencananya pemerintah akan membantu hingga 37.000 unit. Namun saat ini masih menunggu pendataan dari kepala daerah untuk kelompok masyarakat yang akan menerima bantuan.
Pasalnya, pemerintah membagi tiga kelompok penerima bantuan hunian untuk masyarakat terdampak. Perinciannya kelompok penerima bantuan yang dibangunkan rumah baru dengan nilai Rp 60 juta, renovasi dengan plafon bantuan hingga Rp 60 triliun, atau pembangunan kompleks baru atau rumah secara komunal.
"Oleh karena itu, saya kejar-kejar agar secepat mungkin (data dari pemda). Makanya forum ini saya manfaatkan, untuk ngejar kepala daerah yang belum. Setahu saya yang sudah Bireun, Pidie Jaya sudah serahkan dengan kelompok seperti tadi bukan gelondongan. Kelompok yang di situ mau bangun sendiri, dia bangun sendiri," kata Tito.
