1 hour ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketergantungan Indonesia terhadap impor sulfur mulai mengancam keberlangsungan industri hilirisasi nikel dalam negeri. Pasalnya, gangguan pasokan khususnya dari Timur Tengah berpotensi menghambat operasional pabrik pengolahan nikel berbasis hidrometalurgi.
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menjelaskan, sulfur atau belerang memiliki peran krusial dalam proses hilirisasi nikel.
Menurut dia, komoditas ini menjadi bahan baku utama dalam produksi asam sulfat yang digunakan pada proses pelindian (leaching) di fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel berbasis teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL).
"Produksi MHP (Mixed Hydroxide Precipitate) - battery grade nickel dengan menggunakan teknologi HPAL yang sangat bergantung pada asam sulfat," ujar Arif kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/4/2026).
Adapun dari segi biaya, harga sulfur kini melonjak tajam. Saat ini, harga bahan baku tersebut telah mencapai kisaran US$960 hingga US$1.300 per ton, naik signifikan dibandingkan April tahun lalu yang masih berada di level sekitar US$275 per ton.
Sementara, dalam proses produksi industri membutuhkan sekitar 10-12 ton sulfur untuk menghasilkan 1 ton nikel dalam bentuk MHP. "Sebagai negara produsen terbesar untuk material nikel-kobalt (MHP) dari proyek-proyek HPAL, Indonesia sangat bergantung pada impor sulfur dari Timur Tengah," katanya.
Lebih lanjut, Arif mengatakan berdasarkan data industri dari total sekitar 5,3 juta ton impor sulfur pada 2025 sebanyak 75-80% berasal dari kawasan tersebut.
Ia menilai ketergantungan yang tinggi ini menjadi risiko besar, terutama jika terjadi gangguan distribusi seperti penutupan Selat Hormuz, yang dapat memicu terhambatnya bahkan terputusnya pasokan bahan baku utama bagi refinery HPAL di dalam negeri.
"Pasokan yang sangat terkonsentrasi ini, setelah penutupan Selat Hormuz, mengakibatkan terganggunya bahkan akan terputusnya sumber bahan baku utama untuk refinery HPAL di Indonesia. Situasi ini akan juga mengakibatkan kelangkaan material sulfur ditingkat global dan menaikkan harga secara signifikan," katanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai mewaspadai potensi gangguan pada rantai pasok sulfur yang dapat berdampak pada program hilirisasi nikel. Hal tersebut diketahui setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut menyampaikan sejumlah perkembangan terkini, termasuk risiko dari konflik global yang berpotensi berkepanjangan terhadap sektor energi dan komoditas strategis.
Melalui unggahan di akun instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, ia menyampaikan bahwa dalam tiga bulan ke depan, pertumbuhan dan aktivitas ekonomi Indonesia masih relatif terjaga.
Namun demikian, pemerintah telah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan guna menghadapi situasi global yang semakin memburuk.
"Terutama jika konflik global ini berlangsung lebih lama dari yang kita perkirakan. Salah satu yang kami cermati adalah lonjakan harga energi," terang Luhut, dikutip Kamis (23/4/2026).
Selain itu, pemerintah juga mencermati potensi gangguan rantai pasok komoditas penting lainnya, terutama sulfur. Luhut menilai, komoditas ini memiliki peran krusial dalam proses hilirisasi nikel serta pengembangan baterai kendaraan listrik di Indonesia.
"Selain energi, kami juga mencermati gangguan rantai pasok komoditas strategis lainnya; seperti sulfur yang krusial bagi hilirisasi nikel dan baterai kendaraan listrik," ujarnya.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
