5 hours ago
5
Tatapan Bupati Pidie, H. Sarjani Abdullah, MH., menyapu ruang sidang utama DPRK Pidie, Jumat (31/10) siang itu penuh denyut keseriusan. Di antara sorot lampu dan tumpukan berkas anggaran, ia berdiri tegak, membawa bukan hanya setumpuk dokumen tetapi juga tekad untuk menata masa depan Pidie.
Hari itu, di tangan kanan sang bupati tergenggam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Dokumen itu tampak sederhana, namun di balik setiap halaman tersimpan visi besar, meletakkan batu pijakan bagi lompatan baru pembangunan daerah.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
Bagi H Sarjani Abdullah, pembahasan KUA–PPAS bukan sekadar ritual administratif di hadapan para wakil rakyat. Ia menyebutnya sebagai “amanah pembangunan,” suatu panggilan tanggung jawab agar setiap rupiah yang dianggarkan berpulang menjadi manfaat bagi masyarakat.
“Rencana keuangan tahunan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat Pidie,” ujarnya, suaranya tenang tetapi tegas, seperti meneguhkan arah di tengah badai wacana.
Waktu dan Tantangan yang Bertarung
Penyusunan KUA–PPAS, jelas Bupati H Sarjani, harus berpijak pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Namun di balik tatanan regulasi itu, ada realitas yang tidak bisa dihindari waktu yang mendesak, kebutuhan yang berlapis, dan tantangan yang terus bergulir. Pidie, dengan segala potensi dan kompleksitasnya, menuntut kejelian dalam merangkai prioritas agar pembangunan tidak lagi sekadar proyek, tetapi proses yang menyentuh nadi kehidupan masyarakat.
Setiap angka di tabel anggaran, kata H Sarjani, bukan hanya hitungan kas, melainkan “denyut harapan” yang harus menjelma dalam jalan yang mulus, sekolah yang layak, dan layanan kesehatan yang mudah dijangkau.
Sinergi, Di Antara Angka dan Asa
Ruang sidang hari itu menjadi saksi pertemuan dua kekuatan: pemerintah daerah dan legislatif. Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, S.H., bersama dua wakilnya, Teuku Zulkarnaini, S.P. dan T. Saifullah, S.E., hadir dalam suasana dialog yang hangat namun penuh tanggung jawab.
Sinergi, bagi mereka, bukan jargon. Ia adalah motor penggerak agar kebijakan anggaran berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar memenuhi laporan tahunan.
“Kami ingin setiap program yang disepakati nanti tidak berhenti di kertas, tetapi tumbuh menjadi manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat,” tutur H Sarjani.
Dari Visi ke Anggaran, dari Anggaran ke Kehidupan
Rancangan KUA–PPAS 2026, lanjutnya, harus terukur, jelas, dan terarah. Pidie tidak boleh berjalan sendiri, setiap kebijakan mesti tersambung dengan rencana pembangunan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Nasional.
Bupati berharap, sinergi lintas level pemerintahan akan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan, menjembatani kebutuhan lokal dengan arah kebijakan nasional.
Menutup Sidang, Membuka Harapan
Menjelang sore, ketika rapat paripurna usai dan berkas-berkas disusun kembali, tersisa gema kalimat yang menembus dinding formalitas birokrasi. “Setiap angka dalam anggaran bukan sekadar nominal, melainkan wujud nyata dari harapan rakyat Pidie untuk hidup lebih sejahtera.”
Ucapan itu menutup rapat, namun membuka lembaran baru dalam perjalanan pembangunan. Sebab di balik tabel anggaran dan proyeksi belanja, sesungguhnya sedang disulam masa depan, masa depan di mana setiap keputusan politik diterjemahkan menjadi kesejahteraan di pintu rumah warga.
Dan di ruang sidang yang perlahan sepi itu, semangat untuk menata Pidie tetap berdenyut. Seperti nyala kecil yang tidak padam, menuntun langkah daerah menuju hari yang lebih terang.
Muhammad Riza
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
