Dua Minggu Tanjung Pura Masih Banjir, FORMASSU Beri Saran Pada Ondim

15 Desember 202515 Desember 2025

MEDAN (Waspada.id): Sudah lebih dari dua minggu banjir masih merendam Kota Hinai dan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Kondisi ini menegaskan bahwa banjir di Tanjung Pura bukan sekadar dampak curah hujan, melainkan akumulasi dari persoalan struktural, lemahnya tata kelola sungai, serta kelalaian kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat.

Forum Masyarakat Sumatera Utara (FORMASSU) pada Senin (15/12/2025) menilai, lamanya genangan air menjadi bukti nyata bahwa sistem pengendalian banjir tidak dipersiapkan secara serius. Sungai-sungai mengalami pendangkalan, sungai mati dibiarkan tertutup, tanggul dan pintu irigasi rusak, serta drainase perkotaan tidak berfungsi optimal.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

“Jika banjir bisa bertahan sampai lebih dari dua minggu, ini bukan lagi peristiwa alam biasa. Ini adalah kegagalan tata kelola dan kegagalan kebijakan,” tegas Ketua FORMASSU, Ariffani, SH, MH.

APBD 2025 Minim Mitigasi, Normalisasi Sungai Tak Terlihat

FORMASSU secara khusus menyoroti APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2025. Hingga saat ini, tidak ditemukan publikasi yang jelas dan transparan terkait anggaran mitigasi bencana maupun normalisasi sungai, khususnya Sungai Wampu, Batang Serangan, dan sungai-sungai mati di Tanjung Pura.

Menurut FORMASSU, minimnya informasi dan tidak adanya kebanggaan Pemkab Langkat dalam mempublikasikan program normalisasi sungai menimbulkan dugaan kuat bahwa anggaran tersebut memang tidak dialokasikan secara memadai, bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali.

“Kalau anggaran normalisasi sungai memang ada, tentu itu akan dipublikasikan dan dibanggakan. Faktanya, sampai hari ini kita tidak melihat itu di APBD 2025. Ini patut dipertanyakan,” ujar Ariffani.

Dari Bencana Alam Menjadi Bencana Kemanusiaan

FORMASSU menegaskan, ketika banjir terjadi berulang, berlangsung lama, dan tidak ada upaya pencegahan yang memadai, maka statusnya bergeser dari bencana alam menjadi bencana kemanusiaan.

“Kami menyebut banjir ini sebagai bencana kemanusiaan karena ada unsur kelalaian dan kegagalan pembiayaan oleh pemerintah. Negara absen dalam mitigasi, sementara rakyat terus menanggung penderitaan,” tegas Ariffani, SH, MH, putra asli Langkat.

FORMASSU menilai, minimnya anggaran mitigasi dan normalisasi sungai telah berdampak langsung pada
lamanya genangan air,
Terhentinya aktivitas ekonomi warga,meningkatnya risiko kesehatan, terhambatnya pendidikan anak-anak. Terisolasinya desa-desa pesisir.

Normalisasi Sungai Mati

Sebagai solusi strategis dan Multiplier Effect. FORMASSU kembali menekankan urgensi normalisasi Sungai Mati sebagai solusi strategis yang memberikan manfaat berlapis:

1. Mengendalikan banjir dengan membuka jalur pembuangan air alternatif, dijadikan kanal banjir atau area resapan.
2. Mengembangkan wisata air dan wisata sungai, mempercantik wajah kota.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya UMKM yang saat ini semakin tertekan akibat banjir berkepanjangan.
   “Normalisasi Sungai Mati bukan beban anggaran, tapi investasi jangka panjang. Ini solusi teknis sekaligus solusi ekonomi rakyat,” tegas Ariffani.

FORMASSU mendesak Bupati Langkat Syah Afandin akrab disapa Ondim mengambil langkah kongkrit

“Pemerintah Kabupaten Langkat untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain: Normalisasi Sungai Wampu dan Batang Serangan secara menyeluruh. Membuka dan menormalisasi Sungai Mati sebagai solusi banjir dan penggerak ekonomi.Perbaikan pintu-pintu irigasi dan sistem pengendalian air. Penyediaan mesin sedot air permanen di titik rawan banjir.Penguatan tanggul dan benteng sungai.
Perbaikan drainase perkotaan yang terintegrasi. Pengembangan Kota Wisata Sungai Tanjung Pura.Dan perbaikan akses jalan ke desa-desa pesisir seperti Tapak Kuda, Kwala Langkat, Jaring Halus, dan sekitarnya.

FORMASSU menegaskan bahwa tanpa keberanian politik dan keberpihakan anggaran, banjir akan terus menjadi bencana tahunan di Langkat.
“Rakyat tidak butuh simpati, rakyat butuh solusi. Jika APBD tidak berpihak pada mitigasi bencana, maka pemerintah harus bertanggung jawab atas penderitaan yang terus berulang,” tutup Ariffani, SH, MH.(id18)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.