YARA Desak Copot Kacabdin Pendidikan Aceh Wilayah Abdya 

6 Februari 20266 Februari 2026

BLANGPIDIE (Waspada.id): Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), secara terbuka mendesak Pemerintah Aceh mencopot Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Barat Daya (Abdya). 

Desakan ini disampaikan menyusul polemik berkepanjangan dalam pengelolaan pendidikan menengah Abdya, yang dinilai telah mencederai prinsip tata kelola, akuntabilitas publik dan etika kepemimpinan pendidikan.

Ketua YARA Perwakilan Abdya, Suhaimi N, SH, MH Jumat (6/2) menegaskan, sikap dan kinerja Kacabdin Pendidikan Aceh Wilayah Abdya, tidak lagi layak dipertahankan, terlebih setelah yang bersangkutan memilih bungkam di tengah sorotan publik. “Ketika pendidikan menjadi perhatian publik, diam bukan sikap netral. Diam adalah bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab moral dan institusional,” tegasnya..

Desakan YARA ini melanjutkan rangkaian kritik yang sebelumnya mengemuka. Waspada.id telah memberitakan sikap bungkam Plt Kacabdin dalam artikel “Disorot Publik, Plt Kacabdin Pendidikan Aceh Wilayah Abdya Bungkam”. Kritik juga datang dari Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi, yang meminta Gubernur Aceh menempatkan Kacabdin berjiwa pembenah, bukan pewaris masalah, serta pernyataan Bupati Abdya Safaruddin yang menegaskan tidak pernah merekomendasikan pejabat dimaksud dan menilai sikap tersebut bukan cerminan tokoh pendidikan.

Menurut Suhaimi, akumulasi persoalan ini menunjukkan adanya krisis kepemimpinan di sektor pendidikan menengah, sebuah sektor strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia Aceh dan Indonesia ke depan. “Pendidikan menengah adalah ruang pembentukan karakter, nalar kritis dan daya saing generasi muda. Jika pemimpinnya gagal membangun komunikasi, transparansi, dan kepercayaan publik, maka yang dikorbankan adalah masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

YARA menilai, Pemerintah Aceh tidak boleh memandang persoalan ini sebagai konflik personal atau polemik sesaat. Sebaliknya, ini adalah indikator rapuhnya tata kelola pendidikan akibat salah penempatan pejabat. “Penempatan pejabat pendidikan harus berbasis integritas, kompetensi dan keberanian melakukan pembenahan. Jika tidak, pendidikan hanya akan menjadi administrasi tanpa jiwa,” kata Suhaimi.

Ia menegaskan, pencopotan Kacabdin, bukan dimaksudkan sebagai hukuman personal, melainkan langkah korektif untuk menyelamatkan sistem pendidikan. Pembiaran terhadap situasi ini lanjutnya, justru berpotensi menormalisasi kepemimpinan yang abai terhadap kontrol publik dan etika jabatan. “Negara tidak boleh permisif terhadap kegagalan kepemimpinan pendidikan. Pendidikan adalah fondasi peradaban. Jika fondasi ini rapuh karena salah urus dan salah figur, maka kita sedang menyiapkan krisis jangka panjang,” tegas Suhaimi.

YARA mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil keputusan tegas, demi memulihkan kepercayaan publik serta memastikan pendidikan menengah di Abdya dikelola secara profesional, transparan dan berorientasi mutu. “Pendidikan Aceh tidak boleh diwariskan dalam keadaan bermasalah. Ia harus diselamatkan sekarang,” pungkas Suhaimi. (Id82)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.