Ukuran Font
Kecil Besar
14px
JAKARTA (Waspada.id): Lembaga pemeringkat internasional
Moody’s Investors Service dalam pernyataannya pada Kamis (5/2/2026) menyatakan, penurunan outlook dari stabil menjadi negatif.
Menanggapi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ke depan, OJK akan secara konsisten menjalankan Program Prioritas 2026 dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, serta pendalaman pasar keuangan secara terukur,” kata Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam siaran pers, Jumat (6/2/2026).
Lebih lanjut dikatakan, seluruh agenda tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan Program Prioritas Pemerintah, serta memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor.
OJK memandang penilaian Moody’s yang menempatkan Indonesia pada posisi relatif lebih baik dibandingkan negara sekelasnya sebagai cerminan kepercayaan terhadap kapasitas kebijakan nasional.
OJK juga menyatakan akan mendukung penguatan koordinasi nasional untuk menciptakan kebijakan yang lebih selaras dan konsisten.
Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK menyatakan akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperluas dukungan pembiayaan bagi pembangunan jangka menengah dan panjang.
Penurunan peringkat oleh Moody’s mencerminkan kekhawatiran terhadap menurunnya prediktabilitas dalam proses perumusan dan komunikasi kebijakan di Indonesia, terutama yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir.
Lembaga pemeringkat tersebut menilai ketidakpastian kebijakan ini dapat melemahkan efektivitas kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan jika terus berlanjut,
Sehingga hal itu berpotensi menggerus kredibilitas kebijakan yang selama ini menjadi penopang stabilitas makroekonomi dan fiskal Indonesia.
Selain itu, Moody’s menyoroti pembentukan sovereign wealth fund (SWF) baru, serta keberadaan Danantara sebagai faktor yang menambah ketidakpastian.
Moody’s memandang, kewenangan Danantara atas aset-aset besar milik negara dapat menimbulkan kewajiban kontinjensi dan menambah pertanyaan seputar prioritas investasi serta kerangka tata kelola jika tidak diimbangi koordinasi yang kuat. (Id88)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.





















































