Foto tampak dari depan dapur MBG di Jl Matahari Bulukumba yang diketahui milik salah satu pejabat di kabupaten itu. Waspada.id/Arie
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
BULUKUMBA, Sulawesi Selatan (Waspada.id): Keberadaan dapur MBG yang berlokasi di Jalan Matahari, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, kini menjadi perhatian warga sekitar.
Masyarakat menyoroti dugaan ketidaksesuaian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang digunakan dapur tersebut dengan standar lingkungan yang berlaku.
Bangunan yang berada di bekas Warkop Dua Tellue itu disebut berada di kawasan sensitif. Lokasinya berdekatan dengan rumah sakit dan berbatasan langsung dengan permukiman padat penduduk.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga akan potensi dampak lingkungan, terutama jika pengelolaan limbah cair tidak dilakukan sesuai ketentuan.
“Kami melihat bangunan itu sangat dekat dengan rumah sakit dan rumah warga. Kami khawatir pengelolaan IPAL-nya tidak memenuhi standar yang ada,” ujar seorang warga yang minta namanya tak disebutkan namanya, Kamis (5/2/2026).
Kekhawatiran warga diperkuat oleh pernyataan Ketua Komite Konsolidasi Rakyat Bulukumba, Syahrul. Ia menilai persoalan IPAL tidak dapat dianggap sebagai isu teknis semata, melainkan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Menurut Syahrul, sistem pengolahan limbah cair harus memenuhi sejumlah aspek penting. Mulai dari kelengkapan perizinan, perencanaan desain dan konstruksi, hingga pengelolaan operasional serta pemeliharaan yang berkelanjutan.
“Jika pengelolaan IPAL tidak sesuai standar, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Karena itu, pengawasan dari instansi berwenang menjadi sangat penting,” kata Syahrul.
Ia pun meminta pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait segera melakukan pemeriksaan dan verifikasi lapangan.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan serta menentukan tindak lanjut apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian.
Sementara itu, pemilik Dapur MBG, Hj. Hamrina yang juga pejabat setempat, menyatakan pihaknya terbuka untuk dievaluasi. Saat dihubungi melalui WhatsApp pada Kamis (5/2/2026), ia mengaku terkejut dengan isu yang beredar di masyarakat.
“Lebih baik ditanyakan langsung ke DLHK apakah benar tidak sesuai. Jika memang ada yang perlu diperbaiki, kami siap dievaluasi dan mengikuti semua rekomendasi dari DLHK,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bulukumba, Sulawesi Selatan Emil Yusri, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp pada hari yang sama belum mendapat respons.
Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan transparan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat.
Pengawasan yang ketat dinilai penting agar aktivitas usaha tetap berjalan sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan dan kesehatan publik.(arie)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.




















































