Persoalkan Dana CSR, HMI Kembali Demo Kantor PLN Langsa

LANGSA (Waspada): Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa kembali demo kantor PLN (Persero) Langsa menuntut ganti rugi kepada konsumen terkait pemadaman listrik, dan melakukan pemeriksaan aliran dana corporate social responsibility (CSR) diduga sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Senin (5/5).

Selain itu, dalam petisinya HMI Cabang Langsa juga meminta Menteri BUMN Erick Tohir untuk mencopot semua manajemen PLN Cabang Langsa dan meminta aparat Kepolisian di Kota Langsa untuk memeriksa dugaan KKN yang terjadi, khususnya pengelolaan dana CSR.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Pantauan wartawan, aksi demo mahasiswa dari HMI mulai bergerak sekira pukul 15:00 dengan pengawalan ketat puluhan aparat kepolisian. Selain itu, pendemo tidak diberikan akses masuk ke halaman PLN, bahkan pagar pintu masuk ditutup dan dikunci.

Sementara Ketua HMI Cabang Langsa, Abdi Maulana yang menjadi penanggung jawab turun langsung dalam aksi demo dengan membawa puluhan pengurus dan kader HMI. Kemudian, koordinator aksi dan orator secara bergantian membacakan isi Agitasi didepan PLN.

Bahkan, aksi demo nyaris ricuh saat anak-anak HMI membakar ban yang dimatikan aparat kepolisian dari Polres Langsa. Tampak hadir Kapolres Langsa AKBP Mughi Prasetyo S.I.K didampingi Wakapolres Kompol Hendra Marlan hadir untuk menyikapi Agitasi II demonstrasi HMI Cabang Langsa.

Dalam orasinya, HMI Cabang Langsa mendesak Menteri BUMN Bapak Eric Tohir untuk memecat seluruh manager PLN Langsa karena tidak menjalankan amanat UU dalam penyaluran Dana CSR serta tidak memberikan kompensasi kepada konsumen Langsa dan terindikasi melakukan intimidasi terhadap peserta aksi kader HMI.

Kemudian, mengecam PLN Langsa tanpa negosiasi apapun agar memberikan kompensasi kepada masyarakat/konsumen terhadap pemadaman listrik yang sering terjadi di Kota Langsa.

Para pendemo juga meminta transparansi penyaluran dana CSR PLN Langsa yang diduga terindikasi KKN.

Selain itu, meminta aparat kepolisian agar segera melakukan penyelidikan terhadap indikasi dan dugaan penyaluran dana CSR PLN Langsa yang terindikasi terdapat KKN serta memberikan klarifikasi kepastian hukum bersama rakyat bukan bersama PLN.

“Apabila dalam waktu 7 hari jam kerja tidak ada tindak lanjut dari tuntutan, HMI Cabang Langsa akan kembali aksi berjilid,” tukas para pendemo.

Kapolres Langsa AKBP Mughi Prasetyo S.I.K saat memberikan keterangan kepada mahasiswa HMI di depan gedung PLN Langsa, Senin (5/5).Waspada/Munawar

Sementara Kapolres Langsa AKBP Mughi Prasetyo yang berhadir dalam aksi tersebut menyampaikan, terkait tuntutan para mahasiswa, pihaknya harus terlebih dahulu melakukan pengumpulan bukti untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

“Mungkin selama ini belum ada laporan atau aduan yang dilayangkan kepada kami. Terkait permasalahan yang mungkin ada di PLN dan apa yang menjadi kemauan dari rekan mahasiswa akan kami hargai,” ujarnya.

Selanjutnya menanggapi tuntutan HMI Cabang Langsa, Manajer PLN UP3 Langsa, Indradi Pratama melalui Humasnya Zulfahmi Akbar menyampaikan, bahwa tuntutan HMI itu tidak mendasar. Kompensasi yang diberikan oleh PLN sesuai aturan dan ada prosedurnya. Kompensasi ini tidak hanya di Kota Langsa, tapi berlaku secara nasional karena PLN adalah BUMN.

Selain itu, terkait ada dugaan intimidasi kepada HMI itu tidak benar dan tidak ada. Apa yang kita lakukan itu sifatnya koordinasi saja untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada.

Kemudian, terkait pengelolaan dan pemberian dana CSR, PLN Langsa sifatnya mengumpulkan proposal yang masuk dan meneruskan. Tinggal teman-teman di wilayah dan Pusat untuk menentukan.

“Jadi, PLN Cabang hanya menerima proposal yang diusulkan lembaga, kemudian kita kirimkan ke kantor wilayah atau UID. Setelah itu baru dikirim ke Pusat dan mereka yang menentukan semua, mana yang bisa disalurkan dan mana yang tidak bisa disalurkan, karena selaku BUMN kita memiliki ketentuan dan setiap tahunnya CSR yang diberikan sesuai dengan program yang sudah ditentukan dari Pusat dan kita tinggal mengikuti alur,” ujarnya.

Humas PLN UP3 Langsa, Zulfahmi Akbar bersama manajemen mewakili Manajer PLN Langsa saat memberikan keterangan kepada awak media pasca demo HMI, Senin (5/5).Waspada/Munawar

Begitu juga halnya, dana CSR tahun 2025 pihaknya belum mengetahui karena sampai sekarang belum dapat informasi dari pusat, karena harus ada pengajuan terlebih dahulu. “Untuk tahun 2024 di PLN Langsa hanya untuk bantuan Ikan Asin bagi kelompok masyarakat di Desa Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur,” urainya.

Kemudian, sambungnya lagi, terkait PLN Langsa lebih memberikan bantuan CSR kepada lembaga-lembaga bentukan oknum atau internal PLN sendiri itu tidak benar, boleh diperiksa dan dicek jika ada masyarakat yang tidak percaya.

“Selain CSR, PLN juga mempunyai Yayasan Baitul Mal (YBM) dan itu dananya untuk kegiatan sosial, khususnya bagi fakir miskin dan anak yatim,” imbuhnya.(b24)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.