Tito Karnavian Pastikan Warga Korban Banjir Dan Tanah Longsor Miliki Tempat Tinggal Yang Layak

22 Februari 202622 Februari 2026

BIREUEN (Waspada.id): Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehablitasi dan Rekontruksi (PRR), Pasca Bencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan warga korban banjir bandang memiliki tempat tinggal yang layak melalui pembangunan Hunian Sementara (Huntara).

Hal tersebut disampaikan TIto Karnavian, yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), saat kunjungan kerja sekaligus melihat langsung kondisi warga yang terdampak banjir serta menyerahkan bantuan logistik di tenda pengungsian Desa Balee Panah, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Sabtu (21/2).

Dia menjelaskan, bahwa pembangunan hunian tersebut, itu melibatkan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Selain Huntara yang dibangun secara mandiri, pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga akan turun tangan.

“Saya seiarang ini sedang berkomunikasi untuk percepatan Hunian Sementara (Huntara) Saat ini, sekira 15000 unit yang sedang dikerjakan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Wagub mengenai teknisnya,” sebut Tito kepada wartawan, di Bale Panah, Kecamatan Juli.

Mengenai Hunian Tetap (Huntap), Mendagri mengingatkan bahwa kecepatannya itu, sangat tergantung pada validasi data yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah. Maka, untuk itu Ia meminta Bupati Bireuen dan Gubernur Aceh untuk segera merampungkan pendataan rumah yang mengalami rusak berat atau hilang yang telah dihantam banjir bandang dan tanah longsor.

“Kemarin seperti langkah yang dilakukan Menteri PU dan Kepala BNPB akan mengambil alih. Apakah itu yang mengerjakan BNPB atau PU, itu tidak ada masalah, yang penting Huntara tersebut cepat selesai dibangun, dengan demikian sehingga warga tidak terlalu lama di pengungsian,” tegas Menteri Dalam Negeri tersebut.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menekankan beberapa poin penting terkait Identifikasi lokasi, masyarakat yang tinggal di tepi jurang atau tepi sungai itu harus didata secara detail. Mengenai opsi pembangunan, warga diberikan pilihan untuk membangun kembali di tanah pribadi atau direlokasi ke dalam satu komplek.

Data yang masuk akan langsung diverifikasi oleh tim teknis yang bekerja sama dengan Dinas Dukcapil agar tidak terjadi tumpang tindih nantinya. “Pencairan dana untuk pembangunan Huntap dari BNPB itu sangat tergantung pada data dari Pemda.Karena, begitu data masuk dan terverifikasi, uangnya segera dicairkan,” sebut Tito Karnavian. (id73)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.