Aliansi Pemuda Kawal Kasus Wabup Pidie Jaya

MEUREUDU (Waspada.id): Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya (ASPPJ), Jumat (7/11), menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri.

Desakan ini muncul setelah Polda Aceh resmi menaikkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan usai gelar perkara di Aula PPA Ditreskrimum pada Selasa, 4 November 2025.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Ketua Aliansi, Dedi Saputra, menyatakan bahwa langkah hukum ini harus dikawal bersama agar proses penegakan keadilan tidak berhenti di tengah jalan. Menurutnya, kasus ini bukan hanya persoalan pidana, tetapi juga ujian moral dan integritas bagi pejabat publik di Pijay.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Pidie Jaya untuk bersama-sama mengawal kasus ini. Ini bukan sekadar urusan hukum, tapi persoalan etika dan tanggung jawab moral. Seorang wakil bupati seharusnya memberi teladan, bukan menunjukkan sikap arogansi dan kekerasan,” tegas Dedi.

Aliansi menilai, tindakan tegas terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran hukum akan menjadi contoh penting bagi penegakan supremasi hukum di Aceh. Mereka juga mengkritik Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya yang hingga kini belum mengeluarkan sikap resmi terkait kasus tersebut.

“Diamnya DPRK Pidie Jaya menimbulkan pertanyaan besar. Apakah mereka wakil rakyat, atau hanya pelindung pejabat? Rakyat berhak tahu posisi mereka dalam kasus ini,” tambah Dedi.

Kasus ini bermula dari dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Reza, Kepala SPPG Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, yang terjadi pada Kamis (30/10) di dapur MBG Yayasan Pionir.

Hasan Basri diduga melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Peristiwa tersebut juga bukan yang pertama, karena sebelumnya Hasan Basri pernah dikabarkan terlibat dalam insiden serupa dengan Kasatpol PP-WH Pijay.

Aliansi Solidaritas Pemuda Pijay menegaskan, mereka akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas, sambil menyerukan agar aparat penegak hukum bertindak profesional, transparan, dan tanpa intervensi politik.

“Kami tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena pelaku seorang pejabat. Hukum harus sama bagi semua,” tutup Dedi Saputra.(id69)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.