4 hours ago
3
MEDAN (Waspada.id): Pengamat Anggaran dan Pembangunan Sumatera Utara, Elfenda Ananda, kembali menyoroti polemik Bantuan Tidak Terduga (BTT) Provinsi Sumut senilai Rp843 miliar yang dinilainya tidak transparan dan sarat kejanggalan.
Elfenda menegaskan, besaran tersebut bertentangan dengan pernyataan Gubernur Sumut Bobby Nasution yang sebelumnya menyebut BTT hanya sekitar Rp123 miliar.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
IKLAN
Perbedaan angka yang sangat jauh itu, menurutnya, menunjukkan adanya kebohongan dan ketidakjujuran pejabat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Banyak pejabat di Sumut ini bohong dan tidak jujur,” tegas Elfenda.
Hal itu disampaikan Elfenda dalam Dialog Publik bertema “Tantangan dan Peluang Pembangunan Sumatera Utara ke Depan” yang digelar di Kopi Kereta Api (KKA) Sena, Medan, Sabtu (13/12).
Acara tersebut digelar dalam rangka memperingati 10 tahun berdirinya Promedia dan 21 tahun Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU).
Hadir di sana para tokoh masyarakat, pengurus LSM, OKP, Pemuda, aktifis, pimpinan media, di antaranya Rianto Aghly, SH, MH selaku Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut, Ketua PWI Sumut diwakili Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PWI Sumut, Amrizal, SH, MH, tokoh masyarakat H Riyad, perwakilan dari Majelis Dakwah Islam Kota Medan dan lain lain.
Turut hadir juga Azhari AM Sinik selaku Direktur Eksekutif LIPPSU sekaligus pimpinan Promedia; Ketua Panitia Ir. Syafaruddin Sikumbang beserta jajaran panitia.
Adapun narasumber yang hadir Pengamat Sosial Politik Sutrisno Pangaribuan, ST, Elfenda Ananda, Pengamat Anggaran dan Pembangunan Sumut, Drs. Masrul Badri, M.Psi, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumut dan Pengamat Pendidikan, dan acara dipandu oleh DR (c) Prasetio, Redaktur Senior TV.
Soroti Pergeseran Anggaran BTT
Lebih lanjut, Elfenda meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci alokasi dan realisasi dana BTT yang disebut-sebut mengalami pengurangan hingga Rp744 miliar.
“Dalam dokumen APBD terlihat ada pergeseran anggaran yang terus dipertanyakan banyak pihak. Penambahan dan pengurangan terjadi, anehnya tidak diketahui DPRD,” ujar Elfenda.
Ia juga menyoroti Pergub Nomor 7 Tahun 2025 yang secara jelas mencantumkan BTT sebesar Rp843 miliar. Namun dalam praktiknya, dana tersebut justru dialihkan untuk kepentingan lain, termasuk bonus atlet, yang dinilai sebagai bentuk kegagalan tata kelola keuangan daerah.
“BTT seharusnya digunakan untuk menanggulangi keadaan darurat dan bencana di Sumut. Faktanya, anggaran itu berkurang dan sisanya seperti raib,” tegasnya.
Akibat pergeseran anggaran yang terjadi hingga tujuh kali, alokasi pembangunan hanya tersisa 26,3 persen, bahkan anggaran pendidikan turut dikurangi. Kondisi ini, menurut Elfenda, akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.
Kritik Keras ke DPRD dan Pemerintah
Pengamat Sosial Politik Sutrisno Pangaribuan, ST, turut melontarkan kritik tajam terhadap DPRD Sumut yang dinilainya diam dan tidak menjalankan fungsi pengawasan.
“Ada pergeseran anggaran besar-besaran, tapi dewan seperti tidak tahu apa-apa. Lebih baik anggota dewan seperti itu dibuang ke tong sampah,” katanya.
Sutrisno juga mengaitkan persoalan anggaran dengan bencana alam yang melanda Sumut pekan lalu. Menurutnya, penderitaan rakyat diperparah oleh lemahnya keberanian publik untuk melawan kebijakan yang tidak adil.
“LSM, OKP, dan wartawan banyak, tapi tidak ada yang berani menggoyang pintu pagar kantor Gubernur,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) berfoto bersama penerima sertifikat. Waspada.id/ist
Korupsi Warnai Pembangunan Sumut
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) sekaligus pimpinan Promedia, Azhari AM Sinik, menyatakan bahwa praktik korupsi telah mewarnai pembangunan Sumut selama lebih dari dua dekade.
“Di masa kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution, kami memperkirakan ratusan pejabat berpotensi tersangkut kasus korupsi,” ungkapnya.
Azhari menegaskan, meski LIPPSU dan Promedia masih tergolong “remaja” secara usia organisasi, pihaknya akan terus menyuarakan ketidakadilan dan keprihatinan publik.
Sorotan Pendidikan dan Digitalisasi
Dalam dialog tersebut, Drs. Masrul Badri, M.Psi, pengamat pendidikan dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumut, menekankan pentingnya penguatan digitalisasi pendidikan untuk mencetak generasi emas Indonesia.
Namun ia mengingatkan bahwa tantangan utama adalah ketimpangan akses internet, terutama di daerah terpencil yang jauh berbeda dengan kondisi di Kota Medan.
Dialog publik yang dipandu DR (c) Prasetio, Redaktur Senior TV, berlangsung interaktif dengan melibatkan peserta secara langsung. Mayoritas peserta berharap dialog tidak berhenti pada wacana, tetapi berlanjut pada aksi nyata.
Acara ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada para narasumber dan peserta.
Sebagai tindak lanjut, LIPPSU juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak bencana di Langkat dan Aceh Tamiang pada 21 Desember 2025. Bantuan berupa pakaian, beras, dan kebutuhan pokok lainnya.
LIPPSU juga berencana membuka posko penggalangan dana pekan depan di kawasan Jalan Denai, Medan, guna memperluas dukungan bagi korban bencana. (id06)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.
