Ketua DPD LPM Sumut: Bupati/Walikota Layak Sambut Gagasan Gubsu  Bentuk BUMD

MEDAN (Waspada):  Para Bupati dan Walikota selayaknya sambut positif gagasan cemerlang Gubernur Sumatera Utara membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dengan satu atau lebih Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Pemerintah Kota (Pemko) di Sumatera Utara, baik untuk tujuan profit maupun pelayanan. 

Demikian disampaikan Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sumatera Utara Rolel Harahap usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin, 5 Mei 2025.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemprov Sumut bersama Badan Pusat Statistik tentang sinergi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan statistik sektoral Sumut.

Kemudian, penandatanganan MoU oleh Pemprov Sumut dengan Administrator KEK Sei Mangkei, PT Kawasan Industri Nusantara, dan BPJS Ketenagakerjaan tentang pengelolaan energi kerja di KEK Sei Mangkei 2025-2026, dan Penandatanganan MoU antara Pemprov Sumut dengan Kemenkumham tentang penanganan permasalahan hukum berdasarkan kejadian restoratif di Sumut.

Saat memberikan arahan pada Pembukaan Musrenbang Gubsu Bobby Nasution mencontohkan, Pemprovsu dan Pemkab Langkat bisa mendirikan BUMD yang bergerak di bidang perminyakan, Pemprovsu dengan Pemkab Madailing Natal bisa memiliki BUMD bersama dibidang tambang emas.

Di bidang layanan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/Kota bisa merger (bergabung) dengan PDAM Tirtanadi milik Pemprovsu sehingga menjadi BUMD besar dan kuat.

Seperti BUMD Bank Sumut yang sahamnya dimiliki Pemprovsu dan seluruh Pemkab/Pemko se Sumatera Utara, dan menghasilkan deviden menjadi PAD setiap tahun.

Menurut Rolel, Gubsu  sudah membuka jalan kolaborasi, silahkan para Bupati dan Walikota manfaatkan peluang sesuai potensi daerah masing-masing. .

Dulu saat Inalum mau diambil alih menjadi BUMN tahun 2013 ada gagasan Pemprovsu dan 10 kabupaten/kota penerima annual fee dari PT Inalum mendirikan BUMD bersama ikut memiliki saham PT Inalum. 

“Pak Luhut Panjaitan yang saat itu pengusaha dan Pak Airlangga Hartarto Ketua Komisi di DPR-RI terlibat pembicaraan itu. Dengan kepiawaian Pak Gubernur bernegosiasi dengan pemerintah pusat gagasan itu bisa kembali dibicarakan dan diwujudkan?” ujar Rolel yang saat 2013 sebagai Wakil Walikota Tanjungbalai (salah satu daerah penerima annual fee)

” Pemerintah pusat juga berjanji, bahwa bila Inalum sudah jadi BUMN, tiga daerah sekitarnya Batu-bara, Asahan dan Tanjungbalai diberi peluang kegiatan hilirisasi produk alumanium yang dihasilkan PT. Inalum,” sebutnya.

Nah, dari ide cemerlang Pak Gubernur itu Pemprovsu, Pemkab Batubara, Pemkab Asahan dan Pemko Tanjungbalai bisa mendirikan BUMD bersama yang bergerak di bidang hilirisasi produk PT Inalum.

“Tentu daerah lain bisa menjajaki di bidang sesuai potensi daerahnya, ” ujar Rolel yang pernah Ketua KNPI Sumut tersebut. (cpb)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.